Tolak Reklamasi, IUP Dicabut

 243 total views,  2 views today

Ilustrasi Tambang | Ist

Ilustrasi Aktivitas Pertambangan | Ist

PALEMBANG – Mereklamasi lahan pasca tambang jadi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), bila tidak siap-siap dicabut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hasil rekomendasi dari Dinas Kehutanan (Dishut) setelah evaluasi pasca penambangan.

Dikatakan Kepala Dishut Sumsel, Sigit Wibowo, sudah ada dua perusahaan tambang di Musi Banyuasin dan Musi Rawas yang telah dicabut IUP nya tahun lalu, karena tidak mereklamasi lahan.

“Perusahaan pemilik IUP akan dievaluasi terus, bila pasca produksi lahan pertama tidak direklamasi maka IUP seluruhnya dicabut. Yang terjadi pada dua perusahaan beroperasi di Sumsel tahun lalu seperti itu. Jadi reklamasi bukan keinginan tapi kewajiban,” tegas Sigit pada ‘Seminar Nasional Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (Forum RHLBT), Rabu (16/4) di Hotel Aryaduta, Palembang.

Menurutnya, masalah utama yang timbul pada wilayah bekas tambang adalah perubahan lingkungan. Perubahan kimiawi terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan.

Lebih jauh lagi adalah perubahan iklim mikro yang disebabkan perubahan kecepatan angin, gangguan habitat biologi berupa flora dan fauna, serta penurunan produktivitas tanah dengan akibat menjadi tandus atau gundul.

Mengacu kepada perubahan tersebut, reklamasi tegasnya menjadi hal penting untuk mencegah erosi atau mengurangi kecepatan aliran air limpasan, juga menjaga lahan agar tidak labil dan lebih produktif.

Sementara Wakil Ketua Forum RHLBT Sumatera, Novialdi menerangkan, pertambangan menjadi kebutuhan hidup manusia. Hanya saja perusahaan yang mereruk kekayaan alam harus berwawasan lingkungan, seperti mereklamasi lahan pasca penambangan.

“Tidak semua penambangan jelek. Bayangkan 33,3 persen APBN berasal dari sektor tambang dan energi. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah kebutuhan hidup tanpa tambang harus berkesinambangunan dengan lingkungan. Maka upaya reklamasi lahan menjadi seperti semula pasca pengerukkan wajib dilakukan,” ucapnya.

Ia memaparkan lahan tambang yang ada di wilayah Sumatera haanya mencapai 6.000 hektar. Masih banyak perusahaan tambang dengan IUP kecil yang belum melakukan reklamasi. Tingginya biaya reklamasi pun jadi alasan perusahaan menolak reklamasi lahan.

“Kendala reklamasi cukup banyak, salah satunya biaya yang mahal. Sebagai gambaran, satu hektar lahan yang ingin direklamasi menghabiskan sedikitnya Rp20 juta. Belum termasuk perawatan selama tiga tahun hingga tamanan di atas lahan itu berkembang mandiri,” sebutnya.

Sementara itu, Suryadi Wakil Kepala Tehnik di salah satu perusahaan tambang batubara beroperasi di Lahat, PT Amantubila Putra, mengatakan bila reklamasi menjadi kewajiban perusahaan pemegang IUP.

Tak ada alasan bagi perusahaan yang sudah mengeruk keuntungan besar dari alam untuk menolak reklamasi lahan pasca penambangan. “Sebelum reklamasi, kita penataan lahan yang akan ditaburi tanah humus. Tanah humus itu didapat saat penggalian sebelum penambangan, disimpang di Bank Soil. Kalau tidak ada tanah humus maka sulit susah menanam, lahan itu sama dengan mati. Bagi kami tidak ada kendala begitu besar yang signifikan saat reklamasi,” ujarnya.

Menurut Suryadi, pihaknya memiliki IUP seluas 687 hektar yang terdiri dari 10 desa dan jalan. Sementara lahan yang mereka tambang hanya memiliki luas sekitar 100 hektar. Mulai produksi tahun 2010 hingga sekarang, PT Amantubila Putra klaim sudah mereklamasi sekitar 30 hektar lahan.

“Kita tanami lahan reklamasi dengan LCC, sebuah tanaman sejenis kacang-kacangan dari jenis CM, CP dan MC. Karena menurut kita tanaman itu juga bagik untuk pengendalian drainase dan mengikat tanah bagian atas. Saat reklamasi berlangsung pun, kita mengawasi kita lahan agar tidak diganggu pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan penambang rakyat,” pungkasnya.

 

TEKS            : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster