Dua Saksi Penggelapan Pajak Dihadirkan

 332 total views,  2 views today

PALEMBANG – Sidang kasus penggelapan dana pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kota Palembang tahun 2008 dengan terdakwa Bakarti terus berlanjut dengan mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negri (PN) Palembang, Rabu (16/4/2014).

Adapun dua saksi yang dihadirkan yakni mantan bawahan terdakwa semasa menjabat Kasubbag Penagihan dan Perhitungan Dispenda Palembang.

Kedua saksi yang dipanggil adalah Ernawati, Staf Bidang Penagihan dan Yanuar Pribadi, Bendahara Pengeluaran (yang juga menjalani sidang pada berkas terpisah).

Yanuar mengatakan, dirinya pernah menerima blangko palsu yang diberikan Bakarti. Blangko itu merupakan pembayaran dari Bank Sumsel yang tertera di surat bukti setor.

“Bukti setor itu baru di ketahui palsu setelah sehari terdakwa menyerahkan kepada saya. Saya sendiri sebelumnya tidak tahu kalau itu palsu,” kata Yanuar.

Masih kata Yanuar, Bakarti selalu meminta dana pajak untuk disetorkan melalui dirinya yang kemudian katanya disetor ke Bank Sumsel. Alasan Bakarti saat itu supaya pihak bank tidak mempersulit pembayaran.

Sementara itu Ernawati mengatakan, dirinya pernah menyerahkan uang setoran pajak kepada kepada Bakarti dengan bukti 15 lembar kuitansi dengan total Rp 908,113,486. Selain itu, ia juga pernah memberikan beberapa kuitansi kepada Yanuar.

Dari beberapa pernyataan kedua saksi sebagian dibenarkan oleh Bakarti.

Hanya saja, ia tetap mengatakan, uang tersebut sudah disetorkan sesuai bukti yang ia berikan pada Yanuar. “Saya memang menerima setoran berupa 7 lembar kuitansi dari Erna. Namun, uang tersebut sudah saya setorkan ke Bank,” kata Bakarti.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim yang diketuai Elly Soeprapto menunda sidang. Sidang kembali akan digelar pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi.

Terungkap di persidangan, perbuatan Bakarti dilakukan sepanjang tahun 2008 yang diduga melakukan penggelapan dana pajak PPH21, PPH22, PPN sebesar Rp727.387.228.

Kerugian negara tersebut didapat dari hasil perhitungan BPK yang dilakukan terhadap Dispenda Palembang dengan modus menggelapkan uang pajak negara dalam kurun satu tahun.

Berdasar dari perbuatan itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 39 ayat 1 huruf (i) jo pasal 43 UU no 6 tahun 1983 sebagaimana diubah uu no 16/2009. Kedua pasal 39A huruf (a) Jo pasal 43 ayat 1 uu no 6/1983 sebagaimana diubah dalam uu no 16/2009.

 

Teks : Oscar Ryzal

Editor: Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster