Banyak PNS Belum Paham UU-ASN

 267 total views,  2 views today

BKD Gelar Sosialisasi UU ASN

Wakil Bupati OKI M Rifai  membuka sosialisasi UU ASN.

Wakil Bupati OKI M Rifai membuka sosialisasi UU ASN.

KAYUAGUNG – Setelah disahkannya Undang-undang  (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata masih banyak pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum paham isi UU tersebut. Salah satunya PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) banyak yang belum paham UU ASN tersebut.

Hal ini diungkapkan wakil Bupati OKI M Rifai, saat membuka sosialisasi UU  ASN kepada PNS di jajaran Pemkab OKI, Rabu (16/4).

“Kita ketahui bersama bahwa UU ASN ini baru di sahkan pada 15 Januari 2014 yang lalu, pastinya banyak PNS di lingkungan pemkab OKI yang belum paham peraturan-peraturan bagi PNS yang di atur dalam UU ASN tersebut,” kata Wabup.

Menurut Rifai, agar seluruh PNS terutama yang bertugas dilingkungan pemkab OKI dapat memahami UU ASN itu, pemerintah Kabupaten OKI melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI menggelar sosialisasi UU ASN tersebut.

“Sosialisasi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) , menyambut baik dan memberi apresiasi kepada BKD OKI beserta jajarannya yang telah bekerja dan menunjukkan kinerjanya yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaian.”Kita menyambut baik terbitnya UU ASN lantaran bisa lebih efektif mengevaluasi tingkat kinerja para pegawai negeri sipil (PNS),” ujarnya.

Kata Wabup, dengan adanya UU tersebut, penilaian kinerja pegawai nantinya tidak berpatokan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), tapi lebih ditekankan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).” Intinya UU ASN itu untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai,” kata jelasnya.

Sementara itu kepala Badan Kepegawaian dan diklat (BKD) OKI Imam Sahuri mengatakan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat meminimalisasi peluang terjadinya politisasi birokrasi.

“UU ASN  itu juga mengatur tentang penempatan pejabat karir tertinggi di daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Hal ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari politisasi birokrasi,” katanya.

Politisasi birokrasi diakuinya sebagai isu nasional yang dapat memberi dampak luas terhadap birokrasi di pemerintahan setempat. Pihaknya mencontohkan suatu kasus di mana salah seorang kepala dinas dimutasi pascapelantikan Bupati terpilih, karena dia tidak turut serta mendukung sang bupati.

”Kepala dinas itu di mutasi jadi staf, dalam UU ASN ini hal itu tidak bisa diberlakukan, pejabat sekelas kepala dinas yang  dimutasi tetap harus ada jabatan, tidak boleh jadi staf,” ungkapnya.

 

TEKS     : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster