Sumsel Suplai Listrik ke Sumut

 49 total views,  6 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG – Surplus listrik yang dimiliki Sumsel, membuat Sumsel dipercaya pemerintah pusat untuk membantu krisis listrik di Sumatera Utara. Suplai listrik itu, akan disalurkan saat mega proyek pembangunan jaringan transmisi dibagian pesisir Timur Sumatera, selesai dibangun.

Sumsel sendiri, dalam proyek itu mendapatkan jatah pembangunan sepanjang 140 kilometer mulai dari Kabupaten Muaraenim hingga perbatasan Sumsel-Jambi. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumsel, Robert Heri menegaskan, pembangunan jaringan transmisi Sumatera Timur ini merupakan solusi pemerintah pusat mengatasi krisis listrik di Sumut beberapa waktu lalu.

Untuk mendorong itu, lanjutnya, suplai listrik sebesar 500 kilovolt (KV) akan disiapkan melalui tranmisi jaringan ini. Menurutnya, pemerintah telah membagi menjadi 12 segmen paket pembangunan. Sumsel sendiri mendapatkan segmen kesatu mulai dari Muaraenim hingga Sorolangun-Jambi. “Pelaksana pembangunannya Wijaya Karya (Wika),” katanya dalam rakor persiapan pembangunan transmisi 500kv di Ruang Bina Praja, Senin (14/4/2014).

Sebagai langkah awal, lanjutnya, Pemprov Sumsel tengah menyusun tim untuk mematangkan rencana pembangunan tersebut. Setidaknya, permasalahan perizinan serta pembebasan lahan yang nantinya akan dilewati transmisi listrik ini. “Kita sendiri tetap ikut dalam pembiayaan pembangunan ini. Termasuk membentuk tim dalam hal penentuan jalur yang nantinya dilalui transmisi,” tegasnya.

Sementara itgu, Departemen Investasi Wika, Prakoso menegaskan, rakor yang digelar kemarin merupakan pertemuan lanjutan pada 7 April lalu di Medan, Sumut. Wika selaku pelaksana, tengah mempersiapkan tahapan untuk melakukan survei jalur untuk menentukan lokasi yang dapat digunakan nantinya.

“Apakah dapat dibangun secara garis lurus saja, atau dibangun sesuai dengan titik-titik yang berbeda. Asalkan tidak menerobos hutan lindung mapun hutan konservasi yang berada di Sumatera,” tegasnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman menegaskan, dua pokok permasalahan awal yakni perizinan serta pembebasan lahan, khusus yang dilewati masing-masing kabupaten/kota di Sumsel harus diselesaikan seakurat mungkin.

Khusus perizinan, lanjutnya, dikeluarkan oleh kepala daerah masing-masing wilayahnya dilintasi oleh jalur transmisi itu sendiri. Demikian pula dengan pembebasan lahan. Menurutnya, jika diserahkan kepada Pemprov Sumsel, dikhawatirkan tahapan penyelesaian akan membutuhkan jangka waktu yang lama.

“Proses pembebasan lahan tidak seindah yang dibayangkan. Sejak awal, pamong setempat, yakni camat, lurah dan kepala desa wajib dilibatkan agar koordinasinya lebih baik. Jika tidak mantap, akan muncul konflik dari pelaksanaan proyek ini,” tukasnya.

 

Teks     : IMAM MAHFUZ

Editor    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster