Paket Jalan dan Jembatan Nasional Habiskan Rp 600 M Lebih

 219 total views,  2 views today

Kondisi Salah Satu jalan yang Berada di Jalan Musi II Palembang | Foto : bagus Park

Kondisi Salah Satu jalan yang Berada di Jalan Musi II Palembang | Foto : bagus Park

PALEMBANG – Kucuran dana besar lebih dari Rp 600 miliar, harus dikeluarkan pemerintah pusat untuk menjaga serta memperbaiki jalan nasional yang ada di Provinsi Sumsel. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) III Sumbagsel, Tasripin S.

Menurutnya, dana itu tak hanya diperuntukkan untuk jalan semata namun juga untuk jembatan yang berstatus milik nasional. “Jika dirincikan total dana kita sebesar Rp 612,881 milyar untuk 2014,” terangnya, Senin (14/4).

Rincian dana tersebut yakni dilakukan untuk penanganan berkala jalan sepanjang 57,97 , Pelebaran jalan 9,22km, Rekonstruksi jalan 30,60 KM, Rutin jalan 1.285,11 KM, dan pembangunan underpass 324,94 M. “Nah untuk jembatan yaitu, perawatan berkala 3.503,3 m, perawatan rutin jembatan 9.039,25 M, dan duplikasi jembatan sepanjang 912,90 M,”  beber Tasripin.

Sementara itu, untuk jalan provinsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pada 2014 setidaknya mengucurkan dana sekitar Rp 500 milia,r untuk perbaikan jalan saja. Dana itu diharapkan mampu membuat jalan provinsi sekitar 1465 kilometer dalam keadaan baik.

Diungkap Sekretaris Dinas PU Bina Marga (PUBM) Sumsel, Ir Basyaruddin, pada tahun 2014 ini pihaknya memang fokus mempertahankan kondisi jalan yang sudah baik. “Kita juga tentunya akan meningkatkan kapasitas jalan dan pelebaran,” terang dia.

Adapun jalan yang akan diperbaiki 2014 mendatang adalah, jalan menuju Pelabuhan TAA, jalan Kebun Sayur, pelebaran jalan Pangeran Ayin dan beberapa jalan lainnya. “Kita juga tetap fokus untuk penyeelsaian fly over simpang Jakabaring dan underpass Simpang Patal,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, pelebaran jalan akan dilakukan di beberapa titik. Salah satunya adalah pelebaran jalan Plaju-Kayuagung. Hal itu dilakukan untuk memecah kemacetan yang ada. “Ada beberapa jalan penghubung antar kabupaten/kota lainnya yang kita perbaiki,” ungkap Basyaruddin.

Disinggung mengenai jalan kabupaten/kota,  ia menegaskan, jalan yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten/kota masing-masing merupakan tanggung jawab mereka.  Pemprov Sumsel sendiri tidak berhak untuk melakukan perbaikan jalan tersebut.

“Kita tidak boleh memperbaiki jalan yang statusnya milik kabupaten/kota. Jika itu kita lakukan maka harus siap-siap menerima sanksi. Hal itu  dikarenakan pengeluaran dana tidak sesuai peruntukkannya,”  tukasnya.

 

TEKS          : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster