Caleg Demokrat Jadi Tersangka

 270 total views,  2 views today

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat untuk DPRD Kota Palembang, Anton Nurdin, akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pidana pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang.

Tak hanya Anton Nurdin, Panwaslu juga akan menetapkan status yang sama terhadap tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat (IB) I yakni M Izhar (ketua), Sunario dan Mat Tahan (anggota).

Selain itu status tersangka, dalam perkara yang sama juga akan dikenakan kepada lima Panitia Pemungutan Suara (PPS) yakni Darmansyah (PPS Demang Lebar Daun), Leddy Ismed (PPS Bukit Lama), Supardi Hafis (PPS 26 Ilir DI), Supardi (Anggota PPS Bukit Lama), Albuchori (PPS Siring Agung), Wawan Kurniadi dan Hestie Cutrya (Operator).

Anehnya, Sabtu lalu, Panwaslu menyebut tidak ada pelanggaran pidana pemilu dalam kasus tersebut dengan alasan, hasil rekapitulasi suara belum diubah, sehingga tidak cukup bukti. Panwaslu menyebut, pelanggaran yang terjadi hanya bersifat administratif dan kode etik.

“Hasil kajian kita, ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Mereka ditetapkan sebagai tersangka, dan hari ini (Senin) diteruskan ke Polresta Palembang,” kata Ketua Panwaslu Palembang, Riduansyah yang dibincangi, Senin (14/4/2014).

Anton Nurdin jelasnya, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Panwaslu dinilai melakukan pidana pemilu, yakni memberikan materi dan memfasilitasi pertemuan PPK IB I dan sejumlah PPS di IB I di kamar nomor 1616 Hotel Aryaduta, Palembang.

Itu kata Riduansyah, juga diakui oleh Anton Nurdin saat memberikan klarifikasi ke Panwaslu, Sabtu (12/4) lalu. Bahkan dari hasil klarifikasi tersebut, Anton Nurdin sering memberikan materi kepada anggota PPK IB I. “Ia mengakui itu, namun ia beralasan itu dalam kerangka persahabatan,” terang Riduansyah.

Sementara delapan penyelenggara pemilu serta dua operator yang tertangkap tangkap hendak mencoba mengubah rekapitulasi suara, Jumat (11/3) malam di Hotel Aryaduta, dinilai juga melakukan pidana pemilu dengan menerima materi dan fasilitas dari Anton Nurdin. “Mereka akan dikenakan pasal 86, Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu dengan hukuman dua tahun penjara,” ucapnya.

Bagaimana dengan dugaan rekayasa suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, kasusnya masih diselidiki Panwaslu. “Rekomendasi kita, disana digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU),” terangnya.

Terpisah, Caleg DPRD Kota Palembang Dapil V, Anton Nurdin mempertanyakan atas dasar apa Panwaslu menetapkannya sebagai tersangka, dalam dugaan pelangaran pemilu.”Saya tidak merasa bersalah, karena dalam klarifkasi berita acara ke Panwaslu dan Palembang. Saya hanya memfasilitasi Ketua PPK IB I,  Izhar untuk menginap di Hotel Aryaduta, bukan  untuk memfasilitasi PPK IB I untuk merubah rekap suara,” tegas Anton.

 

Teks     : DICKY WAHYUDI

Editor    : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster