Hanya Dianggap Langgar Kode Etik

 232 total views,  2 views today

PALEMBANG – Walau memiliki sejumlah barang bukti (BB) seperti form C1 KWK dan segel amplop surat suara yang dirusak, namun ketua dan dua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat (IB ) I bersama sejumlah ketua dan sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) di IB I, yang diduga hendak melakukan perubahan hasil rekapitulasi suara hanya dianggap melanggar kode etik saja oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang.

Keputusan ini diambil Panwaslu, dalam rapat pleno, Sabtu (12/4). Padahal sebelumnya, Panwaslu Kota Palembang berhasil memergoki dugaan usaha merubah rekapitulasi suara yang dilakukan PPK IB I bersama sejumlah ketua dan sekretaris PPS di IB I, Jumat (11/4/2014) malam di Hotel Aryaduta, Palembang.

Dari hasil pemeriksaan Panwaslu, kamar di Hotel Aryaduta yang digunakan PPK dan Panwaslu di IB I tersebut, pemesanannya di fasilitasi calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Palembang dari Partai Demokrat, Anton Nurdin.

Berdasarkan hasil gelar perkaran yang dilakukan PPK dan PPS terbukti melakukan pelanggaran Adminitrasi Pemilu karena menurut Ketua Panwaslu Kota Palembang, mereka melakukan rekap suara di dalam Kamar Hotel yang seharusnya hanya boleh dilakukan di kantor Lurah dan kantor Camat.

PPK dan IB I yang tertangkap tangan hendak merubah rekapitulasi suara ini diantaranya M Izhar (Ketua PPK), Mat Tahan (anggota PPK), Sunario (anggota PPK), Darmansyah (PPS Demang Lebar Daun), Leddy Ismed (PPS Bukit Lama), Supardi Hapis (PPS 26 Ilir DI). Darmadi (PPS Bukit Lama), Albuchari (PPS Siring Agung).

“Mereka hanya melanggar kode etik dan pelanggaran administrasi, karena tidak netral. Sedangkan unsur pidana tidak terpenuhi, meskipun segel telah dibuka. Memenuhi unsur pidana, jika jumlah suara telah dirubah sementara hasil pemeriksaan kita, belum ada perubahan suara,” jelas Ketua Panwaslu Kota Palembang, Riduansyah, Sabtu (12/4/2014).

“Namun kita tetap melayangkan surat rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar mereka diberhentikan sebagai petugas penyelenggara pemilu. Untuk rekapitulasi di PPK nanti, akan diambil alih oleh KPU Kota Palembang,” tegasnya.

Sebelum keputusan itu diambil, Anton Nurdin, caleg Partai Demokrat yang memfasilitasi kamar hotel yang dipakai PPK dan PPS di IB I untuk merubah rekapitulasi suara tersebut juga mendatangi Panwaslu Palembang. “Ia datang sebagai saksi, untuk memberikan klarifikasi,” sebut Riduwansyah.

Sementara Anton Nurdin sendiri dibincangi sebelum memberikan klarifikasi membantah kalau ia memfasilitasi pertemuan itu, untuk merubah perolehan suaranya seperti diberitakan media.

“Memang saya yang memesan kamar hotel tersebut, namun saya hanya menjamu untuk istirahat sahabat saya, Izhar. Saat penggeledahan itu, saya tidak ada di dalam kamar hotel tersebut,” tukasnya.

 

Teks     : DICKY WAHYUDI

Editor    : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster