DPRD Pertanyakan C1 Asli Dan Saksi Hanya Diberikan C1 Fotocopy

 579 total views,  2 views today

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Carut-marutnya pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), 9 April lalu dipertanyakan anggota DPRD Kota Palembang. Salah satu carut-marutnya pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini di metropolis, adalah tidak diberikannya form C1 asli oleh KPPS kepada saksi dari partai politik (parpol).

Padahal kata anggota DPRD Kota Palembang, M Hidayat, berdasarkan  Undang-Undang (UU) Nomor 43 tahun 2008, setiap saksi parpol harus diberikan form C1 asli yang berhologram. Namun kenyataannya, C1 asli itu tidak diberikan ke saksi.

Hidayat menyebut itu sebagai bentuk penyimpangan. Ia menyayangkan,  kenapa saksi hanya diberikan form C1 fhoto copy atau form C1 yang di print ulang. ” Form C1 bukan hanya di foto copy, tandantangan KPPS juga di fhoto copy. Kalau C1 yang di print, isinya bukan pakai tulis tangan. Bahkan didalamnya tidak ada nama peserta caleg,” kata pria yang juga salah satu caleg DPRD Kota Palembang ini, Jumat (4/11).

Hidayat mengaku, C1 foto copy yang di print tersebut, didapatkan di seluruh daerah pemilihan (dapil) Palembang 6 yang meliputi, Ilir Timur (IT) I, IT II, dan dapil Palembang II meliputi, Sako dan Sematang Borang. Dengan adanya temuan tersebut, ia meyakini seluruh dapil di Palembang juga mengalami kejadian yang sama.

“Pihak terkait harus bertanggung jawab, kenapa bisa ada print C1, apakah KPU yang menyiapkan blangko C1 atau bagaimana ?, anggaran pemerintah melalui KPU untuk Pileg sudah jelas, setiap 1 saksi diberikan C1 berhologram,” sebutnya.

Hidayat menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lapangan, pihaknya akan meminta C1 asli, tapi saksi menjawab C1 hanya diberikan satu disetiap TPS, kemudian saksi hanya memegang C1 foto copy.

“Kan aneh, anggaran sudah ada. Tapi, saksi di TPS tidak diberikan C1 asli, malah dapat yang foto copy. Kami mempertanyakan dimana hak saksi semua partai, siapa yang bertanggung jawab ,” ucapnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Palembang terangnya, ia mempertanyakan dana yang ada, kenapa harus diberikan yang foto copy. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak bisa dibenarkan. “Bagaimana Pileg mau sukses, kalau penyelenggara pemilu tidak beres,” ujarnya.

Hidayat menyebutkan, partisipasi masyarakat di Pileg Tahun 2014 ini sangat rendah, yakni dibawah angka 60 persen. Katanya, hal tersebut wajar karena prilaku buruk penyelenggaranya. “Masyarakat sudah tidak percaya lagi, karena banyak kecurangan yang dilakukan penyelenggaranya, seharusnya panitia bisa terbuka untuk penghitungan suara, jangan ditutup-tutupi,” tukasnya.

 

Teks     : ALAM TRIE PUTRA

Editor    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster