Asisten II PALI : PT QEI Loyak Tidak Boleh Operasi Karna Harus Lengkapi Dokumen

 418 total views,  2 views today

Achmad Hanif (baju batik) General manager PT QEI Loyak seusai pertemuan dengan SKK Migsa dan Pemkab  PALI

Achmad Hanif (baju batik) General manager PT QEI Loyak seusai pertemuan dengan SKK Migsa dan Pemkab PALI

PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), nampaknya bersikap tegas terhadap PT Queen Energy Indonesia (QEI) Loyak, dengan tidak memberikan izin beraktifitas pengeboran minyak di wilayah tersebut sebelum berkas dokumen perizinan lengkap.

Hal tersebut diungkapkan Asisten II Setda Burdani Akil SH usai pertemuan antara SKK Migas dan PT QEI dengan Pemkab PALI di Talang Ubi, Jumat (11/4/2014).

Menurut Burdani, pihaknya tetap menuntut PT QEI untuk melengkapi dokumen lingkungan dan surat izin melintas di jalan umum. “Kita bukan menghambat investor, tapi kita hanya menghendaki PT QEI Loyak agar melengkapi dokumen lingkungan sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan,” tegas Burdani.

Burdani menjelaskan, jika dokumen tersebut sudah diurus, maka pihaknya akan mempersilahkan PT QEI Loyak untuk melanjutkan operasionalnya. “Kita bukan menghambat, buktinya investor tetap kita beri kemudahan, misalnya pengurusan dokumen lingkungan bisa dilakukan secara paralel. Artinya, sambil dokumen diurus operasioanal perusahaan dilanjutkan. Tapi siapkan terlebih dahulu dokumen itu, seperti apa rencana pengelolaan limbah mereka,” jelas Burdani didampingi Kadistamben M Saleh.

Permintaan Pemkab pun akhirny disanggupi oleh PT QEI Loyak. Melalui General managernya Achmad Hanif, PT QEI menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan dokumen lingkungan yang dimaksud.

“Kita sudah siapkan konsultan kita dari Universitas Sriwijaya. Dalam dua minggu ini semuanya sudah selesai kok,” kata Hanif.

Menurut Hanif, dokumen yang diminta oleh Pemkab PALI sebenarnya sudah ada di PT Pertamina EP dan SKK Migas. PT Pertamina selaku pemilik wilayah kerja sebelumnya sudah membuat izin. Begitu juga demikian SKK Migas sebelumnya sudah mengantongi izin atas kegiatan PT QEI ini.

Sebab, lanjut Hanif, aktifitas PT QEI ini bukanlah pengeboran sumur minyak baru melainkan hanya mengaktifkan kembali sumur bor lama yang tidak dipergunakan lagi oleh PT Pertamina. Otomatis sebagai perpanjangan tangan pertamina izin itu tetap berlaku untuk PT QEI.

Namun demikian, Hanif memastikan permintaan Pemkab yang menginginkan PT QEI membuat perencanaan pengelolaan lingkungan akan tetap dilakukan. “Dua minggu lagi dokumennya sudah selesai,” tambahnya.

Perwakilan Kepala SKK Migas, Tirat Sambu Ichtijar menambahkan, pada dasarnya antara PT QEI Loyak dengan Pemkab PALI tidak ada masalah. PT QEI sendiri sudah bersedia mengikuti permintaan Pemkab PALI. Bukan hanya itu, PT QEI juga akan segera melakukan sosialisasi dengan masyarakat dilingkungan operasi perusahaan.

“Tanggapan Bupati juga sudah bagus. Bahkan Bupati menyarankan agar perusahaan lebih proaktif melakukan komunikasi kepada jajaran Pemkab dan masyarakat. Jika PT QEI sudah memproduksi minyak akan menambah pundi-undi APBD Kabupaten PALI,” jelasnya.

Hadir dalam pertemuan itu Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Sumbagsel Tirat S Ichtijar, GM PT QEI Achmad Hanif, Sekdakab PALI Drs HM Isnaini, Asisten II Setda Burdani Akil SH dan Kepala Distamben LH Ir M Saleh.

 

Teks     : Indra Setia haris

Editor    : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster