Korupsi ADD dan Bangub Desa Jungkal, Polisi Tunggu Hasil Audit BPKP

 238 total views,  2 views today

ilustrasi

ilustrasi

KAYUAGUNG – Penyidikan Unit Pidana Khusus (Pidsus), sat reskrim Polres  OKI tinggal menunggu hasil audit BPKP, terkait kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan gubernur (bangub) yang diduga dilakukan oknum Kepala Desa (kades) Jungkal.

Kasat Reskrim Polres OKI, AKP H Surachman, kemarin mengatakan,  kades Jungkal sudah dimintai klarifikasi terait dugaan penyalagunaan ADD dan bangub desa Jungkal.

“Kita sudah memriksa saksi-saksi dan tinggal menggu hasil audit BPKP untuk mengetahui berapa banyak kerugian Negara,” kata Surcahman.

Ujar Surcahman, saat ini status kades Jungkal masih sebagai saksi, selain memeriksa saksi-saksi  penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait penyalagunaan ADD dan bangub tersebut.

“Sambil menunggu hasil audit BPKP, kita masih memariksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti,” ungkapnya.

Selain dugaan penyalahgunaan ADD dan Bangub Polisi juga sedang mengusut dugaan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat peserta plasma, yang dipungut satu surat plasma sebesar Rp200 ribu, selain itu juga ada dugaan pungli pemasangan listrik tenaga surya (PLTS), dimana warga dipungut Rp 400.000 – Rp 600.000.

Ditambahkannya, proses penyelidikan itu masih panjang, pihaknya masih butuh waktu memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

”Sesuai laporan masyarakat bahwa ADD desa tersebut setiap tahun ada, tetapi tidak ada pembangunan, ini yang akan kita selidiki,” tandasnya seraya mengatakan, hingga saat ini pihaknya menduga kerugian yang dialami desa akibat ulah oknum kades tersebut sebesar Rp200 juta.

Anggota DPRD OKI, Sangdewi Rusmin Nuryadin berkata, akibat ulah Kades, terjadi konflik antara kedua kelompok warga Desa Jungkal, konflik ini harus segera dituntaskan oleh pemerintah.

”Selain pembagian plasma yang tidak merata, kemudian ada lagi pungli dan sebagainya, untuk permasalahan plasma Pemerintah harus turun tangan, sementara untuk masalah hukum kita serahkansepenuhnya ke Polres OKI untuk mengusutnya,” tukasnya.

Salah satu warga Desa Jungkal, Rahman berharap tidak ada intervensi dari kelompok tertentu dalam proses penyelidikan oknum Kades tersebut. ”Kami sebagai masyarakat Desa Jungkal tentu harus tahu, kenapa Kepala Desa kami dilaporkan ke polisi, kami berharap dalam proses hukumnya tetap transparan,” tukasnya.

Penyelidikan kasus tersebut menindaklanjuti laporan ratusan masyarakat Jungkal, Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI yang datang ke Polres OKI pada 30 Desember 2013 lalu. Masyarakat Jungkal meminta kepada Polres OKI untuk memproses Kades Jungkal, Rapik, karena telah menipu masyarakat dengan memungut biaya surat plasma senilai Rp200 ribu/surat.

Bukan hanya itu, oknum Kades juga telah memungut uang dari warga Rp400.000-Rp600.000 untuk pemasangan PLTS, sementara masyarakat tidak diberitahu, berapa banyak rumah di Desa Jungkal yang mendapat bantuan PLTS tersebut. Begitu juga dengan ADD Desa dan Bantuan Gubernur (Bangub) Desa Jungkal, diduga telah diselewengkan lantaran tidak ada transparansi dalam pengelolaannya.

 

Teks     : DONI AFRIANSYAH

Editor    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster