Surat Suara Kurang & Tertukar, Pileg di Sumsel Carut-Marut

 229 total views,  2 views today

pemilu

Ilustrasi Pemilu | Foto : Bagus Park

PALEMBANG – Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 di Sumatera Selatan (Sumsel), berjalan carut-marut. Proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), 9 April, ditemukan banyak persoalan.

Pantauan Kabar Sumatera, Rabu (9/4), sejumlah TPS di Sumsel ada yang mengalami kekurangan surat suara. Tak hanya surat suara, juga adanya tertukarnya surat suara antara satu daerah pemilihan (dapil) dengan dapil lainnya.

Di TPS 38 dan 43 Sukawinatan, Palembang misalnya, ditemukan ada kotak suara yang tidak tersegel dan tidak ada gemboknya dari KPU. Sementara di Kertapati, di Alang-Alang Lebar (AAL), surat suara untuk DPRD provinsi tertukar dengan surat suara dari dapil Sumsel I padahal AAL sendiri masuk dalam dapil Sumsel II.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kurniawan yang dibincangi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, tidak memungkiri itu. Ia menyebut, hampir di semua kabupaten dan kota di Sumsel, ada persoalan saat proses pemungutan suara.

“Ada sejumlah temuan yang kita dapatkan, dari laporan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten dan kota. Diantaranya, kesalahan pada undangan bagi pemillih atau formulir C6. Disana tertulis, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai. Harusnya, dari pukul 07.00 WIB-13.00 WIB. Akibatnya, ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya,” kata Kurniawan.

Tak hanya itu, di tujuh kabupaten dan kota ditemukan tertukarnya surat suara antar dapil. Surat suara yang tertukar ini, umumnya pada dapil berdekatan misalnya antara dapil I dengan dapil II atau lainnya. Tujuh kabupaten dan kota dimaksud sebut Kurniawan adalah Palembang, Banyuasin, Empat Lawang, Lubuklinggau, Musi Rawas (Mura), Ogan Komering Ulu (OKU), dan OKU Timur.

Yang sangat disesalkan sebut Kurniawan, ada pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya di surat suara yang salah tersebut. Ini misalnya ditemukan di Palembang dan Banyuasin.

“Pemungutan suaranya sempat dihentikan, dan surat suara itu sudah kita minta dikembalikan. Sampai saat ini, belum ditemukan solusinya bagaimana dengan surat suara yang tertukar itu namun sudah dicoblos. Apakah nantinya dianggap suara sah, namun suaranya dikembalikan ke partai atau justru dianggap batal. Kalau batal, artinya suara itu tidak dihitung. Kita masih tunggu keputusan KPU Sumsel,” tegasnya.

Selain itu sambung Kurniawan, juga ditemukan sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami kekurangan surat suara seperti di Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang mengalami kekurangan surat suara untuk calon anggota DPD.

“Ada juga sejumlah KPPS yang ditemukan mencoba menggunakan formulir C5 fhoto copy, padahal sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2010, penggunaan formulir C5 fhoto copy ini dilarang. Ini kita temukan di Banyuasin, namun dicegah oleh pengawas kita dilapangan,” tegasnya.

Bagaimana dengan money politic ? Kurniawan mengaku, sampai saat ini belum ada laporan yang diterima Bawaslu terkait adanya bagi-bagi uang yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) maupun tim suksesnya.  Namun informasi yang didapatkan Kabar Sumatera, money politic ini terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Bahkan, ada tim sukses caleg yang tertangkap karena membagi-bagikan uang.

Ketua KPU Kota Palembang, Abdul Karim Nasution mengakui adanya kekurangan surat suara di sejumlah TPS, dan tertukarnya surat suara antar dapil. “Ada surat suara yang tertukar seperti di Kecamatan Seberang Ulu (SU) II. Disana, sejumlah pemilih sudah mencoblos, namun langsung dihentikan saat itu diketahui. Hasil kesepakatan , suara itu dianggap sah namun dialihkan ke parpol,” ujarnya

Pemilu Ulang

Sementara itu Komisioner KPU Palembang, Rudiyanto Panggaribuan menyebut ratusan pemilih, yang sudah menggunakan hak suaranya pada pemilihan legislatif (pileg), 9 April kemarin, terancam harus mengikuti pemilu ulang.

Sebab, ada surat suara yang dicoblosnya tertukar. Informasi yang didapatkan  Kabar Sumatera, sedikitnya 105 pemilih di kelurahan Srijaya, Kecamatan AAL, mencoblos surat suara yang salah dapil untuk DPRD Provinsi. Seharusnya, warga AAL mencoblos surat suara untuk dapil Palembang dua , namun ternyata yang dicoblos adalah surat suara untuk dapil Palembang satu.

“Memang itu ada, untuk yang di Srijaya, akan kita plenokan, karena untuk meminta mereka mencoblos kembali, tidak akan terkejar, dan pemilih belum tentu mau datang kembali. Tetapi menurut saya, ada dua opsi untuk solusi permasalahan tersebut, pertama kita hitung di nomornya saja, contoh, yang di coblos di surat suara nomor urut dua untuk partai tertentu, jadi kita asumsikan saja, mereka ingin mencoblos di nomor dua di dapil satunya,” beber Rudi.

Opsi kedua sebutnya, surat suara yang sudah dicoblos tersebut, dianggap sah untuk suara partai politik  (parpol) nya, ini menurut Rudi, lebih realistis. “Namun, ini akan kita koordinasikan dahulu dengan KPU Sumsel, dan akan kita plenokan,” tukasnya.

 

TEKS            : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster