Realisasi PKB Over Target

 232 total views,  2 views today

Ilst. Pajak

Ilst. Pajak

PALEMBANG – Dari target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB ) Sumsel 2014 sebesar Rp 663.903.700.000, pada triwulan pertama mencapai 28,10 persen atau sebesar Rp 186.572.016.237. Angka tersebut, melebihi target Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel, yang hanya sebesar 25persen.

Demikian diungkapkan Kepala Dispenda Sumsel, Eppy Mirza usai melaunching gedung baru Kantor UPTD/Samsat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yang berada di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kecamatan Rupit, Km 82 di Dispenda Sumsel, Senin (7/4). “Untuk realisasi PKB, sekarang cukup bagus ditriwulan pertama. Realisasinya,  sudah mencapai 28 persen dari target kita yang hanya 25persen,” kata Eppy, kemarin.

Eppy menjelaskan, untuk mencapai target pendapatan dari PKB, Dispenda kini membuka kantor UPTD Samsat yang baru salah satunnya di Muratara. Dikatakan Eppy, dengan terbentuknya kantor UPTD Samsat di Muratara tersebut dapat mempermudah akses masyarakat membayar pajak terutama di Lubuk Linggau dan perbatasan Provinsi Jambi.

“Jadi sekarang untuk kendaraan yang sudah terlanjur memiliki nomor polisi (nopol) Jambi, bisa dibalik nama ke nopol Sumsel. Selain itu, dengan adanya pemekaran ini mengurangi kepadatan yang ada di samsat-samsat induk,” sebut Eppy.

Lebih lanjut dikatakan Eppy bahwa UPTD Samsat Sumsel saat ini telah berjumlah 20 termasuk induk. Terbentuknya kantor Samsat ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Pergub Nomor 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD di lingkungan Dispenda.

“Untuk UPTD Labupaten Mura dan Muratara di 2013 lalu mencapai 8.021 kendaraan roda empat dan 43.461 roda dua. Totalnya 51.482 kendaraan, dengan estimasi potensi UPTD Kabupaten Muratara jika berdasarkan asumsi 40 persen dari kabupaten induk Mura yaitu sebesar 3.208 kendaraan roda empat dan 17.384 roda dua yang totalnya mencapai 20.593 kendaraan dengan target Rp 8.902.400.000. Sekarang realisasinya mencapai 23,79 persen atau Rp 2.118.047.740,” bebernya.

Disinggung adanya temuan BPK terhadap kelalaian oknum Samsat dibeberapa kabupaten/kota, Eppy mengakui bahwa temuan BPK tersebut lebih dominan terhadap kesalahan sistem. Untuk fasilitas di berbagai samsat jelasnya, sudah tidak ada masalah lagi dan sekarang sudah terintegrasi ke seluruh samsat termasuk mengenai databasenya.

“Kita ambil hikmah, dari kesalahan yang telah lalu untuk lebih disempurnakan baik SDM maupun sistemnya. Apalagi sekarang sudah sistem online. Ini untuk menghindari kekhilafan petugas. Jadi, melalui sistem itu link kita ke seluruh samsat, dengan demikian kawan kita di daerah itu tidak akan bisa curang lagi karena sudah terekam semua data yang ada,” tukasnya.

 

TEKS        : IMAM MAHFUZ

EDITOR       : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster