Prioritaskan Sertifikasi Produk Komunal

 202 total views,  2 views today

PALEMBANG – Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Sumsel menilai, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil kreatifitas, yang dimiliki status komunal (komunitas) sangat layak diprioritaskan.

Selain mendesak, produk-produk komunal ini juga sangat dikenal oleh masyarakat setempat. Kepala Balitbangnovda Sumsel, Ekowati Retnaningsih menegaskan, HKI yang memang bersifat Usaha Kecil Menegah (UKM) yang berada dalam wadah komunal ini, saat ini sudah dirangkul pemprov Sumsel untuk kepengurusannya.

“Produk-produk komunal tersebut meliputi, produksi songket, duku komering, seni pertunjukan Guritan, Rumah Limas serta makanan tradisional Palembang empek-empek,” tegas Ekowati di kantor Pemprov Sumsel, kemarin.

Untuk duku komering sendiri, lanjut Ekowati, lantaran lokasi geografisnya yang memadai dan berada dalam ruang lingkung Sumsel. Begitu pula dengan seni pertunjukan Guritan serta rumah limas yang hingga saat ini belum ditetapkan HKInya,” tegas Ekowati.

Sementara, untuk empek-empek Palembang, pihaknya juga segera mematenkan produk kuliner tersebut untuk memperkuat keberadaannya. “Apalagi sekarang ini sudah ada yang mengakui empek-empek tersebut berasal dari daerah selain Palembang,” jelasnya.

Menurutnya, hampir setiap daerah memiliki empek-empek, namun asal usul makanan khas yang terbuat dari bahan baku terigu dan ikan air tawar itu dari Palembang.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin juga menegaskan, demi memperkuat keberadaan produk khas yang banyak diminati masyarakat tersebut, pihaknya segera melakukan sertifikasi atau hak paten.

“Tujuan produk dipatenkan, tidak hanya empek-empek, dapat menambah nilai ekonomisnya,” kata Alex seraya menambahkan jika dipatenkannya empek-empek tersebut, juga untuk menghargai hak kekayaan intelektual,” ujarnya.

Alex juga menegaskan jika barang produksi tidak segera didaftarkan dalam HKI maka akan terlindas di perdagangan global Asean. Untuk mengantisipasi hal tersebut jangan sampai terjadi, Pemprov Sumsel memberikan kepastian hukum dengan menggratiskan pendaftaran HKI itu.

“Selain dapat mensejahtrakan ekonomi masyarakat, HKI pengusaha dapat perlindungan hukum terhadap produknya. Nantinya, jika orang lain menggunakan merk dagang tersebut maka akan mendapatkan royalti,” tukasnya.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ

EDITOR    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster