Kemiskinan Menjadi Momok

 378 total views,  4 views today

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Kata miskin, menjadi kata haram bagi setiap pejabat pemerintah. Karenanya hampir setiap tahun, angka kemiskinan diklaim selalu menurun termasuk di Sumsel.

Di Bumi Sriwijaya ini, angka kemiskinan disebut terus menurun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Yohanes H Toruan menyebut, tingkat kemiskinan Sumsel saat ini mencapai 13,78 persen atau turun 20,99 persen jika dibandingkan 2006 lalu.

“Kita optimis, angka kemiskinan di Sumsel dapat terus diturunkan menjadi 6 persen sampai 8 persen pada 2018, walaupun saat ini angka kemiskinan kita masih diatas rata-rata nasional yang 11,96 persen,” kata Yohanes, beberapa waktu lalu.

Berbagai program pun ditawarkan, untuk mengatasi kemiskinan tersebut diantaranya berobat gratis dan sekolah gratis.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, Fenti Aprina beberapa waktu lalu meyakini program berobat gratis bisa mengurangi angka kemiskinan.

Namun bagaimana korelasinya, Fenti tidak menyebut. “Pelayanan kesehatan itu, kegiatan yang sangat komplek. Mulai dari masyarakat terlayani, juga dari sisi tenaga pelayanannya, serta masih banyak hal lagi menyangkut akan hal tersebut. Ini bisa menekan akan angka kemiskinan. Tahun ini,  angka kemiskinan menurun,” klaimnya.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel, MS Sumarwan mengatakan, angka kemiskinan di Sumsel terus menurun.

Setidaknya menurut dia, itu ditunjukkan dengan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menerima kucuran dana dari Program Keluarga Harapan (PKH), yang disebut terus menurun.

Sejak 2011 dilaksanakan di Sumsel, program ini menurut Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel, MS Sumarwan,  sudah menurunkan jumlah RTSM.

Di Kota Palembang misalnya kata Sumarwan, jumlah RTSM awalnya mencapai 15.732 namun di 2012 menjadi 13.091 RTSM atau berkurang 2.641 RTSM. “Jumlah ini cukup besar, pengurangan itu disebabkan beberapa faktor diantaranya ada rumah tangga yang memiliki anak sekolah sekarang sudah tamat, ada yang tidak memiliki anak balita lagi, pindah domisili. Ada juga, yang kesejahteraannya meningkat,” jelasnya.

Program tersebut sambungnya, cukup berhasil mengatasi persoalan-persoalan sosial seperti kekurangan gizi untuk ibu hamil dan balita, menekan angka putus sekolah dari keluarga miskin dan lainnya.

Dia juga menjelaskan, nilai bantuan PKH diberikan bervariasi tergantung kondisi masyarakat yang disesuaikan kategori PKH minimal Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta per triwulan. Seperti, bagi warga miskin yang memiliki anak masih sekolah SD-SMP mendapat bantuan Rp400 ribu per anak, ibu hamil atau ibu menyusui Rp400 ribu, dan bantuan tetap Rp200 ribu.

 

TEKS       : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster