Tidak Kantongi Izin, Aktifitas Pengeboran Minyak Dihentikan Paksa

103 total views, 3 views today

Burdani Akil SH, Asisten II Setda PALI (kaos biru) saat pertemuan dengan Manajemen PT QEI Loyak

Burdani Akil SH, Asisten II Setda PALI (kaos biru) saat pertemuan dengan Manajemen PT QEI Loyak

PALI – Aktifitas pengeboran minyak yang dilakukan oleh KSO Pertamina EP PT QEI Loyak di Desa Betung Selatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akhirnya dihentikan sementara oleh Pemkab PALI terhitung mulai Jumat (4/3), kemarin.

Kesepakatan itu diambil setelah dilakukan pertemuan antara manajemen PT QEI Loyak, Pemkab PALI, Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten PALI dan masyarakat.

Asisten II Pemkab PALIm Burdani Akil SH mewakili pemkab, secara tegas menghentikan segala kegiatan pengeboran karena perusahaan tidak bisa menunjukkan izin prinsip perusahaan.

Izin prinsip tersebut diantaranya AMDAL, Izin Lingkungan dan Izin Melintas di Jalan Umum. “Kalau belum bisa menunjukkan izin, aktifitas dihentikan sementara. Sampai seluruh perizinan diurus dan diselesaikan,” tegas Burdani.

Ketidakjelasan izin perusahaan ini terungkap saat masyarakat Kecamatan Abab yang menuntut perbaikan gapura yang dirobohkan perusahaan saat melintasi jalan umum. Warga yang kesal terhadap ulah arogan perusahaan itu yang merobohkan gapura untuk melewatkan kendaraannya. Bukannya diperbaiki kembali, gapura itu justru dibiarkan begitu saja.

Merasa tidak senang, masyarakat Abab dikoordinir Taufik Effendi dan Mulyadi Asoy, dari sebuah  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berkirim surat kepada Pemkab agar memaksa perusahaan memperbaiki gapura tersebut.

Menindaklanjuti keluhan masyarakat itu, Kamis (3/4) kemarin,  tim yang dibentuk mendatangi lokasi perusahaan.  Ternyata saat diperiksa PT QEI Loyak tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan baik izin yang dikeluarkan Pemkab Muara Enim maupun izin dari Pemkab PALI.

Mengetahui perusahaan tersebut terindikasi ilegal, tim khusus pemkab memberikan waktu satu hari kepada perusahaan untuk mengambil dokumen-dokumen yang dimiliki untuk diserahkan kepada pemkab saat pertemuan dengan warga.

Saat pertemuan itulah baru terungkap bahwa perusahaan itu belum mengurus dokumen apapun. “Kalau mau beroperasi kembali, perusahaan harus segera mengurus perijinan mereka,” tambah Burdani.

Burdani juga menjelaskan, Pemkab bukan mempersulit para investor dalam melakukan kegiatan usahanya. Pemkab hanya berharap perusahaan dapat mengikuti aturan yang berlaku.

“Seluruh investor kita permudah untuk melakukan usaha. Pengurusan izin kita buat agar lancar. Tapi perusahaan juga tidak bisa seenaknya melakukan usaha tanpa berkoordinasi dengan pemerintah, jelas Burdani.

Hal senada juga diungkapkan Taufik Effendi, tokoh masyarakat Abab sekaligus koordinator LSM. Menurut Taufik, dirinya kesal dengan ulah perusahaan yang merasa berkuasa.

“Mereka (PT KEI Loyak), seperti raja saja. Berlaku sewenang-wenang. Gapura dirobohkan demi melewatkan alat berat. Tenaga kerja lokal diabaikan. Sekarang perizinan juga diabaikan. Kami jelas tersinggung mengetahui pemerintah kabupaten PALI dikangkangi begitu saja,” ujar Taufik.

Taufik menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab PALI untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut PT QEI Loyak ini. “Kita serahkan pada pemkab. Kita mendukung sepenuhnya keputusan yang diambil pemkab,” tambahnya.

Sementara itu, Hanif, Pjs General Manager PT QEI Loyak saat ditemui seusai pertemuan enggan memberikan komentar. “Maaf, saya ada keperluan,” ujarnya sambil berlalu menuju kendaraannya.

 

Teks        : Indra Setia Haris

Editor        : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com