Suara Haram Politik Uang

 856 total views,  2 views today

PALEMBANG – Praktik politik uang, bukan rahasia lagi di setiap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Tapi ibarat kentut, politik uang selalu berbunyi, baunya busuk, namun wujudnya sulit dibuktikan. Ada saja alasan para pelaku untuk menghindar, dengan berbagai alasan. Siapa yang patut dipersalahkan?

Jelang Pemilukada di 9 April 2014, sejumlah calon kepala daerah tiba-tiba banyak berkeliling mengunjungi sejumlah desa. Menurut protokolernya, untuk menjalin silaturahim dengan rakyatnya. Tapi tak urung juga, dalam setiap kujungan, bahkan di sepanjang jalan, sang calon kepala daerah membagi-bagikan santunan, melalui masjid-masjid, panti asuhan dan segala macam bentuk bantuan yang sebelumnya tak pernah ia lakukan.

Adalah Irfan (234, warga yang bermukim di Palembang, segera mengajak kawan-kawannya untuk membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Tujuannya, menyambut calon kepala daerah yang akan segera membagikan uang dan santunan kepada sejumlah lembaga pendukung. Benar saja, Irfan dan warga lainnya yang ikut dalam lembaga itu mendapat ‘rejeki nomplok’ dari sang calon kepala daerah.

Sementara di tahun sebelumnya, di Kabupaten Musi Banyuasin, seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang saat ini di jajaran Pemprov Sumsel, ketika itu usai Shalat Shubuh, hampir saja menjadi bulan-bulanan masa, akibat membagi-bagikan uang, empat jam menjelang pemilihan bupati Musi Banyuasin. Untung yang bersangkutan langsung mendapat pengamanan. Sang PNS yang juga mantan camat setempat, kemudian diproses secara hukum. Walaupun beberapa minggu kemudian, yang bersangkutan tetap bertengger kembali di jabatan semula, hingga sekarang di Pemprov Sumsel.

Bukan isapan jempol jika praktik politik uang di sejumlah kabupaten dan kota akan tetap terus berlangsung. Sebab, menurut Joko Siswanto,M.Si, Pengamat Politik Universitas Sriwijaya, iklim politik kita, terutama di tingkat rakyat, masih menganut politik nasi bungkus. Sehingga, selama perut rakyat masih belum lepas dari kelaparan, proses demokrasi kita dari tahun ke tahun tidak akan berubah. Rakyat akan tetap memilih pemimpin yang memberi uang.

“Hanya orang yang memiliki integritas tinggi, yang akan memilih pemimpin yang baik dan benar, tanpa harus menerima uang,” kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel ini.

Namun begitu, Joko mengakui kalau Partai Politik (Parpol) saat ini, sebagai insitusi yang menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi  jabatan publik, melalui visi dan misinya sudah sangat baik dan luar biasa. Bahkan sejak  zaman Bung Karno, semua parpol memiliki platform yang baik untuk menata bangsa ini. Tetapi menurut Joko, pada tingkat implementasinya, sangat tergantung integritas moral para pelaku dan pengelola negara ini.

Fakta di lapangan, pelaksanaan demokrasi kita selama ini, terutama menjelang Pemilukada, Pileg dan Pilpres, selalu tercium bau tidak enak tentang politik uang. Padahal menurut Joko, tidak seharusnya rakyat diajari menjadi penjahat besar dalam setiap pemilu.

“Kenapa saya sebut penjahat besar. Ada calon bupati, caleg dan tim sukses mengatakan, ambil uangnya, ambil kaosnya, tapi jangan pilih orangnya. Itu kan namanya mengajari rakyat menjadi penjahat besar. Rakyat diajari untuk tidak memiliki integritas. Preman saja punya integritas. Sebab preman itu akan taat dan patuh pada orang yang membayar. Lha, kalau rakyat diajari seperti itu, namanya sama juga kita mengajari rakyat untuk melakukan kejahatan melebihi preman,” ujar Joko, belum lama ini.

Idealnya, sambung Joko, dalam setiap Pemilukada, rakyat harus dididik menjadi warga yang memiliki integritas, bukan malah sebaliknya.

“Rakyat harus diajari berkampanye yang benar. Jangan pilih orang yang membeli suara dengan uang. Sebab itu yang akan merusak tatanan demokrasi di negeri ini,” tegas Joko.

Ujar Joko, dalam menghadapi Pemilukada, rakyat harus diajari bagaimana berani menolak calon pemimpin yang mengeluarkan uang untuk mencapai kekuasaan. Sebab, jika diawal sudah membagikan uang, dipastikan pada saatnya duduk di kursi kekuasaan, akan meminta kembali.

“Lantas sekarang saya bertanya, apakah para kiai, dosen bisa mendidik rakyat menjadi bersikap seperti itu? Apakah kita akan mendapat dukungan rakyat yang masih lapar perutnya?,” ungkapnya.

 

TEKS        : RINALDI SYAHRIL

EDITOR      : IMRON SUPRIADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster