Pekerja Informal Dapat Jaminan Kesehatan

 217 total views,  2 views today

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Mulai Mei mendatang, 10 ribu masyarakat Kota Palembang yang bekerja di luar ikatan kerja perusahaan atau pekerja informal , akan mendapat jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang, Gunawan menyebut, pekerja informal itu akan dijamin kesehatannya selama delapan bulan terhitung Mei mendatang.  “Mereka akan ditanggung selama delapan bulan, mulai Mei sampai dengan Desember 2014,” kata Gunawan yang dibincangi, Jumat (4/4).

Tetapi sambung Gunawan, Disnaker belum mengetahui kelas berapa untuk jaminan yang diberikan, apakah kelas satu, dua atau kelas tiga. Kelas dimaksud adalah kelas pelayanan di rumah sakit, yang didapatkan dalam jaminan kesehatan tersebut.

“Selain ditanggung BPJS Kesehatan, pekerja informal juga mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi besaran yang didapat saat ini, masih dirundingkan dulu,” bebernya.

Pekerja informal yang mendapatkan jaminan kesehatan ini yakni seperti tukang ojek, pemulung, pedagang,  buruh bangunan, dan lain sebagainya. “Untuk pekerja perusahaan, itu sudah menjadi tanggungan perusahaan. Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ucapnya.

Gunawan menyebutkan, saat ini Disnaker sudah membuat tim yang beranggotan 18 orang, dengan rincian tim pendata 11 orang dan tujuh orang tim seleksi. “Merekalah yang mendata para pekerja informal tersebut, setelah data sudah mencukupi kuota BPJS Pusat, kami baru laporkan ke pusat,” sebutnya.

Gunawan menerangkan, data pekerja informal 10.000 tersebut, tersebar di 16 kecamatan yang ada di Palembang. Tetapi katanya, apabila data 10.000 tersebut sudah terpenuhi di satu kecamatan saja,  maka pendataan selesai. “Saat ini tim sudah melakukan pendataan dan seleksi. Tim ini, hanya relawan dari Disnaker,” ujarnya.

Sementara untuk syarat mendapatkan jaminan tersebut diterangkan Gunawan adalah, cukup dengan menyediakan kartu tanda penduduk (KTP) saja. “Tapi, yang namanya jaminan kesehatan ini, apabila tidak dipergunakan maka dana akan kembali ke pusat,” tukasnya.

TEKS        : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR      : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster