Ada 6 kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum legislative (pileg) 2014

KAYUAGUNG – Sebanyak 6 kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum legislative (pileg) 2014, yang sempat ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI), akhirnya prosesnya dihentikan oleh Panwaslu, dengan alasan tidak memenuhi  bukti materil dan bukti formil, sementara saat ini masih ada satu pelanggaran yang masih dalam proses pemeriksaan dan satu kasus lagi sudah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKI untuk ditindaklanjuti.

Ketua Panwaslu OKI, M Fahrudin menyampaikan, selama dipelang menjelang pemilu legislative (pileg) 9 april 2014, Panwaslu Kabupaten OKI, telah memproses sebanyak 8 kasus dugaan pelanggaran pemilu, saat ini sudah 6 kasus yang sudah dihentikan proses pemeriksaannya.

“6 dugaan pelanggaran pemilu itu tidak dapat kita tindaklanjuti prosesnya sampai ke Gakumdu, karena tidak memenuhi syarat materil,” kata M Fahrudin.
Saat ini pihaknya masih memproses dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan Oknum Camat Mesuji Makmur, Khadafi.

“Untuk kasus pelanggaran pilkada yang melibatkan oknum camat Mesuji makmur masih dalam proses klarifikasi, sementara satu kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu oknum caleg DPR RI dari Partai Gerindra Weny Safitri yang sudah kita teruskan ke KPU untuk ditindaklanjuti, karena Melakukan kampanye tertutup dirumah warga Tanpa pemberitahuan pihak terkait Di Desa pedamaran VI”  ungkapnya.

Dirincikan Komisioner Panwaslu OKI Devisi Penindakan pelanggaran, Anshorullah, bahwa  6 kasus pelanggaran pemilu yang proses pemeriksaannya dihentikan yakni, kasus dugaan pengerusakan bendera PAN yang terjadi di desa Pedamaran VI, pada tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 wib, kasus tersebut dilaporkan oleh M tirta Rahmawan (sekjen DPC PAN OKI) dengan nomor laporan 001/LP/Pileg/II/2014.

“Kasus ini tidak bisa di tindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil (tidak ada terlapor),” bebernya.

Kemudian pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh Caleg Golkar no urut 6 Dapil I OKI Sandra Atika, Panwaslu menemukan amplop berisi contoh surat suara dan kartu atas nama Sandra Atika caleg DPRD OKI serta uang Rp 50.000, kasus ini tercatat dalam temuan panwaslu bernomor 002/TP/Pileg/III/2014 tanggal 08 maret.

“Kasus ini tidak memenuhi syarat materil atau tidak ada saksi dan yang melihat kejadian,” ungkapnya.

Selanjutnya Dugaan penggunaan fasilitas Negara dalam acara pelantikan kades untuk kampanye pada tanggal 5 maret 2014 di Desa Gading mas, kecamatan sungai menang, sebagai terlapor Pemkab OKI, Caleg DPRD Sumsel dari PAN, sang Dewi Rusmin, Paisal dan caleg DPRD OKI dari PAN Rohmat Kurniawan. Kasus tercata dalam temuan panwaslu bernomor 003/TP/Pileg/III/2014.

“Kasus ini juga tidak bisa di tindaklanjuti karena tidak ada saksi,” cetusnya.

Dugaan oembagian sembako kepada warga Desa Pedamaran II pada tanggal 18 maret pukul 16.00 WIB oleh  Caleg DPRD OKI dapil I dari Nasdem nomor urut 5 Tridaya. Kasus ini dilaporkan oleh Anuar H Asnan Caleg PBB dapil I OKI, laporannya tercatat bernomor 004/LP/Pileg/III/2014 pada 21 maret.
Kasus Dugaan pembagian uang Rp 100.000 di desa pedamaran VI di rumah Gilik Gumbak, pada tanggal 13 maret 2014 pukul 20.00 WIB diduga dilakukan oleh Sudrono Asnawi Caleg DPRD OKI no 8 Dapil I dari Golkar. Kasus ini dilaporkan oleh Anuar H Asnan Caleg PBB dapil I OKI, laporannya tercatat bernomor 005/LP/Pileg/III/2014.

Terakhir dugaan pembagian sembako di Desa Niur pedamaran V pada tanggal 19 dan 20 maret pukul 14.00 WIB diduga dilakukan oleh Heriyansyah caleg DPRD OKI dapil I no urut 7, dari PBB. Kasus ini dilaporkan oleh Anuar H Asnan Caleg PBB dapil I OKI, laporannya tercatat bernomor 006/LP/Pileg/III/2014.

“Semuanya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil atau tidak ada saksi yang melihat kejadian,” ujarnya.
Dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu, menurutnya memang terkendala oleh saksi dari masyarakat.

“Masyarakat tidak mau jadi saksi, mereka tidak mau mengambil resiko dengan memberikan kesaksian di Panwaslu, sehingga syarat materil tidak terpenuhi, sehingga kasus tersebut tidak bisa dilimpahkan ke Gakumdu,” ungkapnya.

 

TEKS        :DONI AFRIANSYAH

EDITOR      :RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com