Realisasi Pajak Reklame, Sudah Dua Tahun tak Capai Target

 193 total views,  2 views today

Ilustrasi Reklame

Ilustrasi Reklame

PALEMBANG – Untuk memaksimalkan penghimpunan pajak reklame, Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) Palembang akan menggunakan sistem informasi geografis reklame. Pasalnya semenjak dua tahun terakhir, pajak reklame tidak pernah capai target.

Kepala Dispenda Palembang, Agus Kelana mengaku, sejak 2012 hingga 2013, pajak reklame tidak pernah capai target. Menurutnya, banyak kendala yang menyebabkan pajak reklame tidak capai target, salah satunya belum menggunakan sistem internet. Jadi data-data perusahaan yang belum membayar pajak, tidak bisa terdata dengan baik.

“Penyelewengan pajak sangat rentan terjadi,  namun kedepannya pendataan akan lebih dioptimalkan. Sehingga tidak ada lagi staf kami, yang menganggap perusahaan pemasang iklan reklame sudah bayar atau belum, karena sudah terdata di sistem kami, apabila masih ada oknum pegawai Dispenda yang melakukan hal tersebut, bisa langsung ketahuan,” ungkapnya, Kamis (3/4).

Nantinya, kata Agus, didalam sistem tersebut juga akan ada pemberitahuan, masa tenggang pembayaran. Maksudnya, masa habis waktu pembayaran, dan denda apabila terlambat membayarkan.

“Misalnya tinggal satu bulan lagi masa pembayaran pajak. Maka akan muncul tanda peringatan berwarna kuning, yang berati sudah mepet waktunya. Apabila lewat waktu tersebut, akan kena denda,” ucapnya.

Lebih jauh Agus menjelaskan, dari 11 jenis pajak di Dispenda Palembang, realisasi pajak sampai Maret ini, Rp 89,13 miliar dari target sebesar Rp 388,85 miliar, dengan persentase pencapaian, 22,96 persen.

Menurunya, dari 11 tersebut ada beberapa jenis pajak yang pencapaian dibawah 25 persen seperti, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak mineral dan pajak hotel. “Seharusnya setiap triwulan pertama harus capai 25 persen, namun ke 3 pajak tersebut belum capai,” ungkapnya.

Disinggung soal kendala yang dihadapi, Agus menyebutkan, seperti untuk pajak PBB, pihaknya baru menyebar surat tagihan ke wajib pajak (WP). Kemudian untuk pajak mineral, memang ada kesulitan, untuk melakukan pemantauan. “Sementara untuk pajak hotel, kami saat ini memang tengah melakukan pendataan ulang terhadap hotel di Palembang,” akunya.

Sementara itu, kepala Inspektorat Palembang, Toto Suparman mengaku, cukup kecewa belum maksimalnya perhimpunan pajak reklame selama dua tahun yang belum mencapai 100 persen. Padahal, keberadaan reklame tersebut sangat banyak dan tersebar semua kawasan di Palembang. “Harusnya, realisasinya cukup tinggi. Ini perlu di evaluasi,” tukasnya.

 

TEKS           : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster