Rp 100 Juta untuk Desa/Kelurahan

 243 total views,  2 views today

– Bangub Sumsel 2014

PALEMBANG – Kabar baik bagi desa dan kelurahan di Sumatera Selatan (Sumsel). Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, akan menaikkan nilai bantuan yang diberikan ke semua desa dan kelurahan di Sumsel.

Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Pemprov Sumsel, Edward Chandra menyebut, setiap desa dan kelurahan akan mendapatkan bantuan dan bantuan gubernur (Bangub) sebesar Rp 100 juta atau naik dua kali lipat dibandingkan 2013 lalu. “Bantuan ini, sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat desa dan kelurahan,” kata Edward yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/4).

Menurut Edward, saat ini gubernur sudah membuat Surat Keputusan (SK) mengenai tata aturan dan arah penggunaan dana bangub tersebut. Dengan bantuan itu sebut Edward, diharapkan pembangunan desa dan kelurahan dapat berjalan, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menggapai kesejahteraan.

“Saat ini di Sumsel, ada 2.846 desa, 385 kelurahan, dan 231 kecamatan yang tersebar di 17 kabupaten serta kota. Total anggaran yang dikucurkan untuk bangub tahun ini, mencapai Rp 323,1 miliar. Nah, dari bantuan ini diharapkan masyarakat harus memanfaatkan juga mengawasinya supaya tepat guna dan tepat sasaran,” kata Edward.

Edward menjelaskan, jumlah bantuan tahun ini naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta per desa dan kelurahan. Sekarang ini semua kabupaten/kota sudah diberikan bantuan secara simbolis, hanya tiga daerah yang belum diserahkan. “Untuk daerah yang belum tersebut yaitu OI, OKI, dan sebagian Banyuasin. Namun sekarang pemkab setempat sudah memproses pengajuannya,” bebernya.

Ia merincikan, di desa dana itu digunakan sebesar Rp 8 juta untuk PKK desa, Rp 7 Juta Posyandu, Rp 7 juta untuk karang taruna, Rp 33,8 juta usaha ekonomi produktif, Rp 10 juta tambahan penghasilan kepala desa (kades), Rp 10 juta untuk tambahan penghasilan perangkat desa.

Kemudian Rp 2 juta untuk biaya operasional dan pelaporan, Rp 10 juta tambahan penghasilan BPD, Rp 5 juta utk LPMD, dan P3N sebesar Rp 7,3 juta. “Nah untuk kelurahannya PKK Rp 15 juta, Posyandu Rp 10 juta, Karang Taruna Rp 10 juta, usaha ekonomi produktif Rp 43,8 juta, pembinaan administrasi kelurahan dan pelaporan Rp 4 juta, TP LPMK Rp 10 juta, dan TP P3N Rp 7,2 juta,” tukasnya.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster