Pemkot Sebut PNS tak Terlibat Kampanye

 280 total views,  2 views today

PALEMBANG – Selama pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Inspektorat Kota Palembang, tidak menemukan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Klaim ini disampaikan Kepala Inspektorat Kota Palembang, Toto Suparman, Rabu (2/4). Ia menyebut, Inspektorat tidak menemukan ada para abdi negara tersebut yang terlibat dalam kampanye.

Bahkan sebut Toto, tidak mungkin bagi PNS untuk terlibat kampanye. Sebab PNS tidak ada kepentingan dengan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). “Berbeda dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), mungkin saja ada PNS yang terlibat. Sebab menurut saya, ada kepentingannya,” kata Toto yang dibincangi di Balai Kota Palembang.

Toto menyebutkan, selama 17 hari pelaksanaan kampanye Pileg di Palembang, Inspektorat juga belum menerima ada laporan keterlibatan PNS, dalam kampanye. Menurutnya, tidak ada keuntungan apabila PNS ikut berkampanye. “PNS tidak terpengaruh pileg ini, PNS itu akan ikut bergerak apabila mereka merasa untung atau mempunyai kepentingan,” ujarnya.

Sambung Toto, pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) mendatang, juga dipastikan tidak akan ada PNS terlibat khususnya PNS dilingkungan Pemerintah kota (Pemkot) Palembang. “Mungkin saja terlibat, karena ada hubungan keluarga, tapi, hal tersebut tetap tidak dibenarkan dan menyalahi aturan,” ujarnya.

Toto mengaku, apabila ada PNS yang terlibat dalam kampanye pileg, pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas. Sanksi itu, dibagi tiga yakni mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat.

“Yah, tergantung keterlibatan PNS tersebut, apakah terlibat secara proaktif atau tidak. Sanksinya beragam, mulai dari teguran hingga penundaan kenaikan pangkat terhadap PNS yang terlibat tersebut,” bebernya.

Pantauan Kabar Sumatera sendiri, selama pelaksanaan kampanye memang tidak ada PNS yang terang-terangan terlibat. Namun ada juga sejumlah PNS, yang hadir di dalam kampanye salah satu partai politik (parpol), dengan alasan ingin melihat secara langsung tokoh politik yang menjadi juru kampanye (jurkam).

“Pemimpin partai itu, kan presiden. Kami hanya ingin melihat saja kok, ini juga mengenakan atribut partai,” kata salah seorang PNS di lingkungan pemkot yang ditemui saat menyaksikan kampanye Partai Demokrat di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), Selasa (1/4) lalu.

 

TEKS           : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster