Partisipasi Pemilih Ditargetkan 80 Persen

 168 total views,  2 views today

 

PALEMBANG – Pada pemilihan legislatif yang berlangsung 9 April mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel, menargetkan 80 persen angka partisipasi jumlah pemilih untuk pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Agar target itu terealisasi, salah satu upaya yang ditempuh dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti ormas, Lembaga Sosial Masyarakat dalam proses sosialisasinya. Demikian diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Ikhwanudin. Ia menyebut, golput atau tidak mempergunakan hak suara pada pemilihan diharapkan bisa diminimalisir melalui proses sosialisasi hingga ke pelosok-pelosok di desa dalam Kabupaten/kota.

“Kita beberapa kali menggelar pertemuan dengan LSM dan Ormas agar mereka membantu sosialisasi. Guru-guru pun diminta mengajak anak murid mereka sebagai pemilih pemula agar jangan golput,” katanya, kemarin.

Disinggung mengenai keberadaan Linmas, Ikhwanudin menjelaskan bahwa peran serta linmas pada pileg tahun ini di koordinasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Sedangkan porsi dari Kesbangpol sendiri, sebagai fasilitator jika pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu, Banwaslu dan yang terkait dalam pileg seandainya membutuhkan bantuan.

“Namun itu tentu melalui surat tertulis dulu ke gubernur, yang nantinya diinstruksikan pada kita. Namun pada dasarnya, kita siap untuk itu. Kalau linmas sekarang porsi Sat Pol PP,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, permintaan tersebut baru dari KPU, dimana instansi tersebut meminta bantuan sosialisasi bagi disabelitas. Namun karena waktu pileg tinggal sebentar lagi, sehingga kemungkinan sosilasisasi terhadap disabelitas itu baru bisa di realisasikan untuk pemilihan presiden Juni mendatang.

“Pileg sudah dekat, mungkin akan digelar jelang Pilpres nanti karena saat ini sedang dalam tahap koordinasi untuk sosialisasi disabelitas. Kita akan fasilitasi secara umum dalam bidang politik ini, terlebih jika kedepannya KPU ada yang kurang dan butuh bantuan dari gubernur maka dilimpahkan kepada kita (kesbangpol-red). Dulu, pileg tidak boleh melalui dana APBD namun sekarang sudah bisa, dan ada aturan yang berlaku termasuk siapa saja yang bisa mengelolanya,”terang Ikhawanudin.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel, Ismail Fahmi mengatakan terkait Pemilihan Legislatif 9 April mendatang pihaknya belum menerima informasi, apakah para pegawai akan diliburkan atau tetap bekerja seperti biasa.

Pasalnya, soal libur pileg atau pilpres itu masuk agenda nasional yang diputuskan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB). “Sekarang kita lagi berupaya untuk segera menerima informasi tersebut untuk segera disebarkan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Mengingat pileg dan pilpres ini berbeda dengan pemilukada yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No 32 tahun 2004. Jadi hingga saat ini, kami belum bisa pastikan, memang idealnya paling lambat kita menerima informasi tersebut dalam minggu-minggu ini juga,”jelasnya.

Biasanya, sambung Ismail, informasi yang dibutuhkan pihaknya tersebut disampaikan melalui faximile (telepon surat-red) ataupun informasi langsung dari Humas Kemenpan-RB. “Kalau itu sudah kita terima, untuk penyebarannya tidak sulit karena kita ada website atau bisa melalui faximile ke kabupaten/kota ataupun surat tertulis ke masing-masing SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel, bahkan bisa juga lewat media massa. Untuk sosialiasinya tidak sulit, bisa cepat asal informasi itu sudah kita terima,” pungkasnya.

 

TEKS          : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster