Kaji Ulang Aturan Pemasangan Reklame

 143 total views,  2 views today

PALEMBANG – Ambruknya bilboard di Jalan R Soekamto,  Jumat (28/3) lalu hingga menimpa dua unit mobil yang melintas di lokasi kejadian, dan menyebabkan tiga penumpang dalam kendaraan tersebut terpaksa di rawat di RS Hermina, membuat warga kini takut kejadian yang sama bakal dialami mereka.

Karenanya warga Palembang, berharap pemerintah mengkaji ulang aturan pemasangan bilboard di metropolis sehingga tidak mengancam keselamatan warga. “Pemerintah harusnya membatasi pemasangan bilboard berukuran besar di badan jalan, karena itu berpotensi ambruk seperti kejadian Jumat lalu,” kata Kurniati, warga Jalan Pedoman, Pasar Kuto, Palembang saat dibincangi, Senin (31/3).

“Sebaiknya tidak perlu pasang ukuran besar seperti itu. Kalau sudah roboh seperti kemarin, bukan cuma merusak mobil, tapi kemacetan parah juga timbul, bahkan bisa-bisa menghilangkan nyawa orang lain,” harapnya.

Namun keinginan warga Palembang ini nampaknya, dalam waktu dekat belum bisa terealisasi. Pasalnya menurut Sekretaris Dinas Tata Kota (DTK) Palembang, Hasmi Lakoni, hal itu harus dibahas lebih dahulu,

Namun kata Lakoni, ambruknya bilboard  di Jalan R Soekamto beberapa hari yang lalu akan menjadi pelajaran bagi DTK, agar kejadian yang sama tidak terulang. “Kita akan pelajari lagi, kita akan petakan lokasi-lokasi pemasangan reklame tersebut. Namun kami tidak menampik, jika memang harus ada pembatasan,” ucap Lakoni.

Ia menerangkan, DTK akan mengevaluasi sejumlah reklame dan bilboard yang terpasang saat ini. Evaluasi yang dilakukan itu, dengan mengecek komponen-komponen, seperti baut yang kendur, besi dan las yang sudah berkarat, dan bagian lain yang bisa memicu reklame jatuh.

Sementara, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, Dispenda Palembang, Sodikin menyebutkan, sumbangan pajak dari reklame cukup besar. Meski begitu, pihaknya tidak dapat melarang jika memang nanti ada aturan baru terkait pemasangan reklame. “Kami hanya menarik pajak, kalau urusan pemasanagan dan lokasinya Tata Kota yang berhak,” ujarnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Metropolis, Balai Besar Jalan Nasional (BBJN), Ahmad Taruna Jaya menegaskan, Balai Besar akan berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota Palembang, untuk melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame atau bilboar di jalan-jalan nasional yang ada di Palemban.

“Kalau kemarin, sangat membahayakan. Saya lihat banyak reklame atau bilboard berukuran besar saat ini terpasang di jalan nasional, kita minta DTK mengkaji ulang pemasangan reklame itu,” kata Taruna.

Menurut Taruna, pemasangan reklame berukuran besar harus memperhatikan beberapa standar. Misalnya, pondasinya harus kuat, kemudian untuk tiang penyangga disesuaikan dengan luasnya baleho atau pesan iklan yang disampaikan. “Sebetulnya satu tiang cukup untuk luas baleho, namun tidak juga satu penyangga. Harus sesuaikan kedalaman pemasangan tiang, sehingga lebih kuat,” urainya.

Sebaiknya lanjut Taruna, agar ke depan izin yang dikeluarkan bagi pemasangan iklan untuk koordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum. Ia mengaku, selama ini tidak pernah berkoordinasi. Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya akan menertibkan reklame yang ada di jalan nasional. Taruna menyebutkan, ada 26 reklame di ruas jalan Nasional, seperti Jalan Jend Sudirman, Kol H Burlian, Basuki Rahmat dan lainnya.

 

TEKS         : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster