SK Gubernur Digugat

 428 total views,  2 views today

– PAW Anggota DPRD Sumsel

PALEMBANG – Mantan Anggota DPRD Sumsel yang di PAW, Arudji Kartawinata terus mencari keadilan. Ia menilai, PAW yang diajukan Partai Demokrat Sumsel terhadapnya sangat tidak beralasan dan terkesan dipaksakan, apalagi, surat persetujuan dari Gubernur Sumsel nomor 100/0054/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 diketahui menggunakan undang-undang yang sudah dihapus.

Hal ini diungkapkan Arudji usai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Kamis (27/3), dengan objek gugatan surat rekomendasi Gubernur Sumsel terkait persetujuan PAW dirinya.

“Dasar surat Gubernur, saat itu adalah Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD. UU ini padahal sudah dihapuskan dan diganti dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” ungkap Arudji.

Dengan begitu, Arudji menilai, usulan pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPRD Sumsel oleh gubernur, sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  “Gubernur juga tidak melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPRD Sumsel, tentang alasan pemberhentian dan pemenuhan persyaratan pemberhentian anggota DPRD Provinsi atas nama Arudji Kartawinata,” ujarnya.

Dikatakan Arudji, sidang perdana PTUN Palembang mengagendakan pembacaan gugatan dirinya, yang dihadiri kuasa hukum Gubernur Sumsel, Mukti Sulaiman. Selanjutnya, sidang lanjutan akan kembali digelar pada 3 April mendatang.

Arudji menambahkan, selain di PTUN Palembang, sidang gugatan terkait PAW-nya ini juga sedang berlangsung di PTUN Jakarta dengan objek sengketa SK Mendagri nomor 161.16-339 dan SK Mendagri nomor 161.16-340 tahun 2014 tertanggal 7 Februari 2014. “SK Mendagri ini, tidak sesuai peraturan perundang-undangan, cacat secara konstitusional dan bertentangan dengan asas umum penyelenggara negara yang baik,” katanya.

Dalam SK tersebut kata Arudji, Mendagri menandatangani SK yang jelas-jelas tidak memiliki alasan, tidak punya landasan hukum, melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, SK tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

Ia juga menduga ada kesalahan prosedur terkait keluarnya SK Mendagri tersebut. Pasalnya, kuasa hukum Kemendagri sudah empat kali sidang, namun belum bisa menunjukkan surat kuasa ataupun surat tugas. Hal ini juga menjadi pertanyaan Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta.

“Ada dugaan jajaran Ditjen Otonomi Daerah belum melaporkan masalah (PAW Arudji,red) ke Mendagri, sehingga tidak mungkin Mendagri menandatangani surat kuasa hukum jika masalahnya tidak disampaikan kepada beliau. Sementara mau melapor takut kebobrokan dan semua persekongkolan yang terjadi di Ditjen Otonomi Daerah,” tukasnya.

 

TEKS         : DICKY WAHYUDI

EDITOR        : IMRON SUPRIYADI  

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster