Menyoal Dana Bansos Pendidikan

 264 total views,  2 views today

ADA yang menarik dari statemen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh  yang meminta  agar dana bantuan sosial untuk kepentingan pendidikan tetap dicairkan, karena sangat bermanfaat untuk mendukung operasional kegiatan belajar di daerah.

“Tidak elok kalau gara-gara pemilu, bantuan operasional sekolah tidak disalurkan. Tidak elok juga kalau gara-gara pemilu, tunjangan guru tidak diberikan,” katanya di Jakarta, Rabu lalu.

Mendikbud pun memohon agar penyaluran bantuan sosial yang rutin diberikan setiap tahun untuk operasional sekolah, beasiswa dan tunjangan guru, tidak dijadikan polemik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum.

“Jangan dijadikan ini sebagai alat politik. Itu saya jaga, karena saya ingin semua bantuan sosial jalan terus seperti biasanya. Untuk itu, jangan dijadikan ini sebagai sandera politik,” ujarnya.

Mendikbud menambahkan tidak ada yang patut dicurigai dari penyaluran dana bantuan sosial untuk pendidikan tersebut, apalagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tidak terafiliasi dengan partai politik apa pun.

“Di Kemendikbud tidak ada sesuatu yang patut dicurigai, karena saya tidak punya kepentingan politik dan kepentingan apa-apa. Kecuali, kalau saya dari partai politik, yang setiap bulan keliling sekolah atau memberikan beasiswa biar elektabilitas naik,” ujarnya.

Kita sangat mendukung  Mendikbud  yang mengharapkan tidak ada penundaan pencairan bantuan sosial, dan dana tersebut tetap tersalurkan seperti biasa agar rutinitas kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah, terutama di daerah, tidak terganggu. Sebab   kalau  ditunda, bayangkan kalau bantuan operasional sekolah ditunda, sekolahnya mau jadi apa. Telat saja bias memberikan ekses negative apalagi ditunda.

Di sisi lain kita  juga memperoleh  informasi, sebelumnya, pada Selasa (25/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggunaan anggaran bantuan sosial di lingkungan kementerian lembaga.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, surat itu antara lain berisi permintaan agar Presiden mengeluarkan instruksi tentang pengelolaan anggaran bantuan sosial hanya di Kementerian Sosial dan bukan di kementerian terkait.

Apalagi saat ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 28 Februari 2014, realisasi belanja sosial telah mencapai Rp7,4 triliun atau 8,1 persen dari pagu dalam APBN sebesar Rp91,8 triliun. Dari bantuan sosial senilai Rp91,8 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan alokasi Rp28,3 triliun. Untuk itu kita juga memberikan dukungan kepada   Menteri Keuangan Chatib Basri  agar menjaga tata kelola dalam proses pencairan anggaran yang sangat penting itu, agar penyerapan belanja dapat berlangsung sesuai aturan dan dana yang dicairkan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Semoga hal itu benar-benar dapat direalisasikan demi kesejahteraan     masyarakat secara keseluruhan. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster