Bansos Tetap akan Berjalan

 253 total views,  2 views today

PALEMBANG – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang meminta kepala daerah untuk tidak mengucurkan Bantuan Sosial (Bansos) sebelum pesta demokrasi berakhir, juga didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Kendati demikian, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel, Apriyadi menegaskan jika bansos tersebut sifatnya insidentil dan tidak bisa ditunda. Pemprov Sumsel jelasnya, tetap melakukan distribusi bantuan tersebut.

Ia mencontohkan, jika daerah tersebut mengalami musibah seperti kebakaran di Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI) beberapa waktu lalu, bantuan yang dipergunakan berasal dari dana Bansos. “Kita tetap memberikan bantuan untuk masyarakat, demi meringankan beban korban bencana,” tegas Apriyadi di Kantor Pemprov Sumsel, kemarin.

Ia juga menjamin, bansos yang disalurkan juga tidak berbentuk uang, melainkan barang serta kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Dinsos sendiri, sebelum usulan KPK tersebut dilayangkan ke Presiden RI, telah lebih dulu menahan proses pencairan dinsos lantaran waktu pencairan baru bisa dilakukan Juni – Juli mendatang.

Proses pencairan bansos itu, lanjutnya, lebih dititikberatkan pada bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. “Jadi setelah Pileg ataupun Pilpres, baru bisa dicairkan ke penerima bansos tersebut,” ujarnya.

Apriadi juga menjamin, selama dalam situasi perpolitikan yang ada, tidak akan ada program bantuan. Bahkan, unsur politis tetap dilarang bahkan ditindak jika diketahui ada laporan yang masuk ke pihaknya. “Dana bansos tidak bisa digunakan untuk kepentingan politik dalam bentuk apapun, termasuk bagi para Calon Anggota Legislatif (Caleg) itu sendiri,” tegas dia.

Laporan terbaru, Dinsos Sumsel telah mendapatkan laporan dari Kabupaten Banyuasin. Praktik salah satu oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PHK), yang mempromosikan salah satu anggota keluarganya yang ingin maju untuk duduk di legislatif.

“Tapi yang bersangkutan sudah kita tegur. Jika masih tetap membandel, akan kita tindak dan berhentikan sebagai pendamping PKH. Imbauan ini juga ditujukan bagi 200 pendamping PKH di Sumsel,” kata dia.

Sementara, Asisten III Bidang Kesra Setda Sumsel, Ahmad Najib pun mendukung keinginan lembaga pemberantas korupsi tersebut. Menurutnya, pemberian bansos dikhawatirkan sarat kepentingan lantaran berada dalam situasi perpolitikan yang saat ini tengah hangat. “Pemprov Sumsel mendukung usulan tersebut. Kita juga menginginkan, setiap distribusi bansos yang dikucurkan ke masyarakat benar-benar tepat sasaran,”  tukasnya.

 

TEKS          : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster