Tidak Laporkan LHKPN, 53 Dewan Sumsel Langgar Hukum

 248 total views,  2 views today

PALEMBANG – Di Sumsel ternyata, wakil rakyatnya banyak yang enggan melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data di lembaga anti rasua itu, ada 53 anggota DPRD  Sumsel yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara untuk anggota DPRD Palembang, tidak ada sama sekali.

Data ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, Rabu (26/3). Menurutnya, dari 75 anggota DPRD Sumsel hanya 22 orang yang melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan untuk DPRD Kota Palembang, tidak ada satupun yang melaporkan harta kekayaanya.

“Hal ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 30 tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Jadi  bagi yang tidak melaporkan ini, berarti mereka telah melanggar hukum,” kata Zulkarnain.

Para penyelenggara ini kata dia, diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya agar bisa terpantau pergerakan kekayaannya selama menjabat sebagai penyelenggara negara. Namun di Sumsel sangat minim sekali yang mentaati aturan tersebut. “ Bisa saja mereka yang tidak mau melaporkan kekayaannya bermasalah,” ungkapnya.

Untuk di Sumsel kata dia, yang wajib lapor LHKPNuntuk  eksekutif sekitar 3.920 pejabat. Dari 3.920 pejabat itu, hanya 1.916 tingkat oarng yang melapor. Sedangkan untuk yang legislatif, baru 22 oarang yang lapor. “ Ini perlu dipertanyakan dengan ketua DPRD nya, mengapa banyak anggota yang tidak taat. Jangan-jangan mereka takut, karena perkembangan kekayaannya tidak wajar,” jelasnya.

Sementara untuk pengaduan masyarakat jelasnya, berdasarkan data dari humas KPK, untuk Kota Palembang 2008-2013 sebanyak 573 kasus pengaduan dari masyarakat yang masuk. Sementara untuk Sumsel, sekitar  1825 kasus laporan. Dari laporan itu jelasnya, sudah ada yang masuk ke kejaksaan, kepolisian, BPK dan internal KPK.   “Semuanya sudah diproses, ada juga laporan yang tidak akurat, itu kita kembalikan,” ungkapnya.

Jangan Dipilih Lagi

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Joko Siswanto yang dihubungi menyebut, setiap pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Tujuannya, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Jika hanya 22 anggota DPRD Sumsel saja yang melapor LHKP nya ke KPK, jelas itu namanya pembangkangan dan patut dipertanyakan. Kalau mereka tidak mengerti, tidak mungkin. Pasti mereka mengerti, Sekretariat Dewan (Setwan) pun pasti membagikan itu, makanya ketika mereka tidak menyampaikan LHKPN nya maka patut dipertanyakan dan dicurigai,” kata Joko.

Joko menyebut ada beberapa kemungkinan, kenapa para wakil rakyat tersebut tidak menyampaikan LHKPN nya ke KPK. “Bisa saja mereka malas mengisinya, atau takut kalau hartanya diketahui sebab didapatkan dengan cara tidak wajar,” ujarnya.

Harusnya anggota dewan itu tegas Joko, tidak perlu takut apalagi jika selama ini mendapatkan harta tersebut, dengan cara wajar. “Perlu ada sanksi, untuk anggota dewan yang tidak mempunyai niatan baik dan tidak mau jujur dengan masyarakat. Anggota dewan seperti, tidak patut untuk dipilih lagi,” tukasnya.

TEKS           : ROMI MARADONA

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster