Fatwa Haram Pilih Anggota Sering Bolos

 242 total views,  2 views today

MUNCULNYA fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan memilih kembali anggota DPR yang sering membolos ketika duduk di parlemen merupakan langkah yang tepat. Kita sebagai rakyat tampaknya mesti berpikiran positif agar gerakan moral ini merupakan sanksi sosial dan politik bagi mereka yang tidak amanah. Mengapa kita mendukung gerakan moral tersebut, karena kita menilai gerakan moral ini sebagai bentuk membangun kesadaran publik agar memperhatikan rekam jejak para calon legislatif yang telah menjabat anggota DPR, tapi hanya menjadikannya sebagai status pekerjaan dibandingkan sumpah kewajibannya sebagai wakil rakyat.

Dalam konteks demikian, Fatwa MUI juga merupakan peringatan dan pendidikan politik bagi para caleg dan juga partai politik yang gagal mencoret anggota DPR yang memiliki reputasi buruk tapi tetap diajukan kepada publik. Kita sangat mengharapkan gerakan moral para ulama ini tentunya akan lebih didengar masyarakat.

Sebab kalau sampai salah pilih masyarakat itulah yang akan menuai kerugian selama lima tahun ke depan. Oleh karena ketika memilih nanti rakyat harus benar-benar teliti melihat rekam jejak calon anggota DPR RI yang akan mewakili rakyat di parlemen. Kalau salah pilih bias-bisa yang dipilih itu nantinya bukanlah sosok yang mengutamakan dan membela kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tapi sebaliknya mereka manjadi anggota DPr hanya untuk memenuhi ambisa pribadi baik berkaitan dengan harta maupun perlakuan istimewa lainnya ketika mereka berhasil menjadi penghuni Senayan tersebut.

Apalagi hal ini juga sejalan dengan gerakan yang didengungkan oleh LSM yang menolak para politisi busuk ataupun politisi hitam karena merugikan rakyat. Sebab kita sangat menginginkan para wakil rakyat nantinya benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Jangan sampai pengalaman yang lalu terulang lagi, Sebab pada kenyataannya mereka yang menjadi penghuni Senayan ataupun di DPRD Provinsi dan kabupaten kota adalah orang-orang yang bermasalah.Buktinya banyak di antara mereka yang kemudian terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan Negara milyaran rupiah.

Bukan hanya itu ketika menyusun Undang-Undang juga orientasinya lebih kepada kepentingan sendiri dan kelompoknya. Padahal sebelum menjadi anggota dewan mereka berjanji akan membela kepentingan rakyat. Janji-jani yang seharusnya ditunaikan itu pada prakteknya hanya isapan jempol belaka. Oleh karena itu amat wajar kalau kita mengingatkan rakyat jangan tertipu lagi dengan memilih calon wakil rakyat yang tidak amanah pada 9 April mendatang. Semoga kesadaran itu bangkit di sanubari rakyat kita dengan merata. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster