Penguatan Fungsi dan Peran Perdesaan

 225 total views,  2 views today

ADA yang perlu disimak saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  membuka Rakernas II dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintahan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jogja Expo Center Yogyakarta, Senin (24/4) kemarin.

Menurut Ketua Panitia Sukro Nur Harjono Rakernas dihadiri kurang lebih  3.000 peserta dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi se-provinsi seluruh Indonesia dan kepala desa se-Jawa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dalam setiap kunjungannya ke desa-desa nampak perubahan yang semakin baik kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, Presiden menyampaikan terima kasih kepada para kepala desa yang telah memajukan kehidupan di desa dan kelurahannya. Selain itu, Presiden SBY mengingatkan, perlunya ditingkatkan kapasitas perempuan dalam membangun desa, karena kaum perempuan memiliki semangat yang tinggi.

Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa itu, Presiden SBY telah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai hal itu.  Presiden menyebutkan, dengan PP itu, memungkinkan setiap desa mendapatkan dana pembangunan senilai Rp 1,4 miliar. Selain itu, PP tersebut akan mengatur implementasi penggunaan anggaran sebesar Rp1,4 miliar per  desa, dan juga mengatur desa untuk memungkinkan memperoleh alokasi dana dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bukan hanya itu PP tersebut juga akan mengatur perangkat desa, sehingga statusnya memiliki kepastian dan tidak mudah diganti begitu saja. Sehingga kalau sudah tidak menjadi kepala desa, kesejahteraan apa yang harus dimiliki  juga diatur dalam PP,” papar Presiden SBY. Presiden juga menekankan akan memberikan kemampuan agar kepala desa yang akan mengelola anggaran Rp 1 miliar dapat mempertanggungjawabkan keuangan.

Jangan sampai itu uang untuk membangun desa tapi tidak pandai mengadministrasikan, tiba-tiba berurusan dengan penegak hukum. Bukan hanya itu Presiden SBY menegaskan bahwa kepala desa bukanlah pemimpin terendah, melainkan pemimpin terdepan.

Kita sangat mendukung kegiatan tersebut dan berharap dihasilkan rumusan-rumusan dan rekomendasi yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat pedesaan. Apalagi kita ketahui masyarakat Indonesia sebagian besar bermukim di perdesaan. Oleh karena itu kalau perdesaan maju, maka secara akumulasi kemajuan itu akan menjadi kemajuan kolektif bagi seluruh bangsa  Indonesia.

Kita mengharapkan pemerintah benar-benar memperhatikan program pembangunan di perdesaan. Baik menyangkut sumber daya manusia yang ada maupun infrastruktur fisik baik jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya yang tidak boleh diabaikan. Jika semua itu terwujud maka dinamika pembangunan perdesaan akan terus maju dan kesejahteraan warganya akan meningkat. Semoga. (Sarono P Sasmito)

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster