Pedagang Ditarik Retribusi Ilegal

 203 total views,  4 views today

PALEMBANG – Entah siapa yang bermain, ternyata pedagang di 21 pasar tradisional di Palembang sejak empat bulan lalu ditarik retribusi ilegal. Penarikan retribusi itu, dialaskan adanya kenaikan retribusi.

Untuk meyakinkan pedagang, surat edaran kenaikan retribusi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang pun diedarkan walau pun tanpa ada tandatang dari Wali Kota Palembang. Pedagang pun, terpaksa harus membayarnya karena diitimidasi oleh oknum tertentu.

“Sudah empat bulan terakhir, retribusi yang ditarik dari pedagang di pasar tradisional di Palembang sudah dinaikkan. Besarannya berbeda, tergantung dengan ukuran kios masing-masing,” kata Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kota Palembang, Sutarja saat melakukan aksi bersama perwakilan pedagang dari 21 pasar tradisional di Palembang, Senin (24/3) di Pemkot Palembang.

Sutarja menyebut, sebelumnya retribusi harian yang ditarik dari pedagang Rp 5000. Namun sejak empat bulan lalu menjadi Rp 7.500 atau naik Rp 2.500. Sementara untuk retribusi bulanan, naik dari Rp 500 ribu menjadi Rp 750 ribu. “Jadi sewa tahunan naik Rp 250 ribu. Bahkan, retribusi ini belum termasuk biaya kebersihan dan keamanan, dengan besaran biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 3000 per hari,” keluhnya.

Sutarja mengaku, kenaikan tarif tersebut sangat memberatkan para pedagang. Apalagi katanya,  kenaikan tarif retribusi pasar tersebut diduga illegal. Karena dalam surat edaran Wali Kota Palembang tentang kenaikan retribusi itu, tidak tercantum tanda tangan wali kota.”Kenaikan retribusi ini di sosialisasikan oleh masing-masing kepala pasar. Namun, PD Pasar Palembang Jaya, secara resmi belum melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Ia menyebut, ada sebagian pedagang yang belum membayar kenaikan retribusi itu. Namun ada juga pedagang, yang sudah membayar karena  mendapat tekanan dari petugas terkait.  “Kami minta kenaikan ini dibatalkan. Apalagi kebijakan ini belum ada Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda). Bila keluhan kami ini tidak didengarkan, kami para pedagang akan menuntut dengan membawa massa dalam jumlah besar,” ancamnya.

Wali Kota Palembang, Romi Herton sendiri menyebut, Pemkot Palembang, tidak pernah menaikkan tarif retribusi pasar. Katanya, surat edaran tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Saya tidak pernah keluarkan surat sedaran, itu dilakukan oknum yang nakal,” tegasnya.

Romi mengaku, akan memberikan sanksi tegas, apabila ditemukan oknum yang bermain, soal tarif retribusi tersebut. “Kita akan tindak tegas, yang kedapatan mengedarkan surat edaran, yang membawa nama saya, tidak benar jika ada kenaikan pasar,” tukasnya.

 

TEKS        : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster