Kontroversi Dana Aspirasi

 308 total views,  2 views today

MENARIK apa yang dikemukakan oleh  pengamat politik dari Universitas Sriwijaya Palembang Dr Ardian Saptawan yang berpendapat pemberian dana aspirasi kepada setiap wakil rakyat harus dihapuskan guna menciptakan persaingan yang sehat dalam pelaksanaan pemilu legislatif. Sebab menurut dia dana aspirasi yang diberikan kepada anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten dan kota harus dihapuskan karena dalam penggunaannya terkesan sebagai dana milik pribadi wakil rakyat dan berpeluang disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi.

Pendapat yang dia kemukakan seusai acara kuliah umum “Politik Transaksional dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia” di aula pascasarjana Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang,  itu  mengeaskan bahwa dana aspirasi yang terkesan milik pribadi berpotensi disalahgunakan sebagai alat “memperalat” rakyat.


Apalagi  pada kenyataannya w
akil rakyat yang sedang menjabat, ketika kembali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif untuk periode lima tahun berikutnya, memanfaatkan dana aspirasi untuk menarik simpati masyarakat. Hal ini tentu menyalahi apa yang menjadi ketentuan pemanfaatan dana aspirasi tersebut.

Bantuk penggunaan dana aspirasi ada yang digunakan calon anggota legislatif (caleg) petahana (incumbent) sebagai bantuan sosial, hibah, dan untuk membangun fasilitas umum di daerah pemilihannya.  Tentu saja targetnya untuk memancing simpati calon pemilih agar kemabli memilih yang bersangkutan pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Ketika hal itu terjadi maka penggunaan dana aspirasi tersebut sangat merugikan caleg yang tergolong sebagai pendatang baru, karena masyarakat juga menuntut perlakuan yang sama seperti yang dilakukan caleg petahana jika ingin dipilih mereka.  Akibatnya mereka harus menguras modal politiknya dalam bentuk  keuangan yang belum tentu mereka miliki.

Ironisnya saat ini menjadi realita masyarakat bersedia memilih caleg dari partai politik tertentu jika memberikan sejumlah bantuan uang dan membangun fasilitas umum seperti membangun masjid, jalan cor beton atau beraspal dan fasilitas umum lainnya.


Caleg yang memiliki kemampuan dalam keuangan mungkin bisa saja memenuhi permintaan masyarakat, namun bagi caleg yang tidak memiliki uang banyak dan hanya mengandalkan niat untuk mengabdi secara sungguh-sungguh kepada masyarakat sulit bersaing secara sehat.


Dengan dihapuskannya dana aspirasi, dapat memberikan kesempatan caleg baru yang masih memiliki idealisme yang tinggi memperjuangkan kepentingan rakyat bersaing memenangi pemilu. Kita mengharapkan hal-hal yang tidak sehat itu dipertimbangkan untuk dihapus sehingga pesta demokrasi benar-benar berjalan dengan sehat dan fair. Hasilya benar-benar bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat.

(Sarono P Sasmito)

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster