Masih Banyak Ormas “Nakal”

 184 total views,  2 views today

PALEMBANG – Sejak kran kebebasan, paska reformasi digulirkan, saat ini banyak berdiri Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sayangnya, banyak ormas tersebut menurut Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Ormas, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),  Dr Bahktiar, yang “nakal”.  Ormas itu sebutnya, merusak kebangsaan negara, karena terlibat dengan gerekan yang merusak tata negara.

Padahal terangnya, fungsi ormas sebenarnya adalah sosial kemasyarakatan. Tapi dalam prakteknya, banyak ormas yang keluar dari fungsinya. “Banyak ormas yang melakukan tindakan anarkis seperti melakukan penggeledahan , penyitaan bahkan melakukan pemerasan. Itu jelas melanggar hukum,” kata Bahktiar ketika dibincangi disela-sela sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Ormas di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (21/3).

Ormas tersebut terangnya, bisa disanksi dengan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Jika masih melanggar, maka sanksi akan diperberat dengan penghentian sementara kegiatan bahkan pencabutan izin.

Dia menambahkan, kalau ada ormas atau LSM melakukan pemerasan, menakuti-nakuti, dan mengintimidasi, maka masyarakat disarankan untuk melaporkannya ke polisi. Karena jelasnya, itu sudah sudah ada delik hukumnya.

”UU Nomor 17 tahun 2013 sudah disahkan. Kita semua harus siap, kita memasuki dunia baru ormas. Pasalnya, ada penegakan hukum bagi organisasi dan oknum yang melanggar hukum,” ucapnya.

Menurutnya, sudah saatnya ormas berbenah diri, baik dari sisi manajemen mapun keuangan. Pasalnya, ormas tidak boleh satu sen pun merima uang negara. “Ormas itu kan namanya sukarela. Jadi jangan dirikan ormas kalau mau cari uang. Tapi sekarang ada orang mendirikan ormas untuk alat cari uang,” beber Bahktiar.

Kepala Bidang (Kabid) Hukum, Kepolisan Daerah (Polda) Sumsel, Kombes Pol Sudarianto menambahkan, ormas merupakan penyuara aspirasi mayarakat, menjaga ketertiban umum. Tapi ada ormas yg melebihi kewenangan aparat karena melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, dan merusak fasilitas umum.

”Bahkan ada ormas yang melakukan kegiatan penegakan hukum seperti aparat, melakukan penggeledahan, penyitaan. Ini merupakan pelanggaran hukum. Polisi bisa memberikan tindak pidana kepada oknum orang, tapi untuk sanksi ormasnya menjadi wewenang Kementrian Hukum (Kemenkum) dan HAM,” tukasnya.

 

TEKS          : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster