Terhambat UMP dan Pelabuhan Investor Padat Karya Berpikir Dua Kali

 324 total views,  2 views today

PALEMBANG – Tak hanya memberatkan para pengusaha yang sudah menjalankan bisnisnya di Sumsel, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel yang mencapai Rp 1,825 juta ternyata menghambat masuknya industri padat karya di Sumsel.

Hal ini diungkap Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Harry Hartanto, kemarin. Ia menyebut, tingginya upah itu membuat investor untuk industri harus berpikir dua kali, untuk mendiri usaha pada karya di Sumsel. Investor cendrung lebih memilih provinsi lain, jika harus melakukan investasi tersebut.

“Ya, UMP Sumsel memang tergolong tertinggi di Sumatera dan menempati peringkat 6 secara nasional. Melihat hal itu, tentunya ini dianggap sebagai suatu hambatan bagi investor,” terang Harry dalam acara Diskusi Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri Sumsel di Hotel Duta, Palembang, Rabu (19/3).

Dijelaskannya, industri padat karya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Namun, fakta di lapangan hampir 50 persen tenaga kerja yang ada tingkat pendidikan hanya SMP. “Dengan gaji UMP tersebut, tentunya ini akan membuat perusahaan merugi,” ungkap Harry.

Selain UMP, lanjut dia, masalah infrastruktur juga benar-benar menjadi kendala berarti. Pasalnya, Sumsel memiiki produksi kelapa sawit dan karet yang besar. Namun, karena kendala tak adanya pelabuhan, membuat komoditi itu justru menggunakan pelabuhan di luar Sumsel untuk diekspor.

“Tentunya Sumsel benar-benar merugi karena meski komoditi berlimpah, tetapi tak punya devisa. Bayangkan, potensi ekspor Kelapa Sawit sekitar 1,8 juta ton tak bisa dimanfaatkan lewat pelabuhan kita sendiri,” cetus Harry seraya mengatakan tanpa pelabuhan skala besar itu pertumbuhan industri manufaktur juga akan terhambat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel, Permana mengatakan, posisi tawar Sumsel memang rendah, dalam hal ekspor. Hal itu tentunya akan menjadi nilai negatif, jika Masyarakat Ekonomi Asean dimulai 2015 mendatang. “Contohnya saja karet, petani masih belum memenuhi kriteria,” tegasnya.

Terkait kendala dalam perdagangan, Permana menuturkan, memang salah satu menjadi hambatan adalah infrastruktur. Untuk itulah, pihaknya segera mendorong agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disahkan sehingga Pelabuhan Laut bisa dibangun secepatnya di TAA. “Jika itu sudah ada, maka saya yakin pertumbuhan perekonomian akan semakin baik lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih mengatakan, banyak perusahaan yang keberatan terkait UMP Sumsel. “Dalam kurun dua tahun terakhir kenaikan UMP Sumsel, sudah mencapai 52 persen. Bahkan banyak perusahaan yang belum mampu membayar titik optimum tersebut,”  tukasnya.

 

TEKS            : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster