Muba Susun Aksi Pencegahan Korupsi

 223 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

SEKAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), menargetkan menjadi kabupaten yang bersih dari korupsi. Karenanya sejumlah strategi disusun, agar tercapai pemerintahan yang bersih (clean government), di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Muba.

Guna mewujudkannya menurut pelaksana tugas (Plt) Sekda Muba, Rusli, semua SKPD di instruksikan untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), berdasarkan urusan dan kewenangan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien dan akuntabel.

“Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di SKPD, akan disusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK). Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 5 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” kata Rusli saat  rapat koordinasi (Rakor) Tim Aksi PPK Kabupaten Muba 2014 di ruang rapat Sekda Muba, Rabu (19/3).

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba, Faisyar menyebut, Pemkab Muba tengah menyusun tujuh aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ke tujuh aksi dimaksud yakni pertama pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kedua pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada PTSP.

“Ketiga publikasi standard pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP, penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja SKPD, dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa,” bebernya.

Sebelumnya terang Faisyar, Pemkab Muba telah melaksanakan tiga aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan hasil yang memuaskan. Ketiga aksi yang sudah dilaksanakan tersebut yakni  pembentukan kelembagaan PTSP, publikasi standard pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP dan penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP.

Dalam kesempatan itu Faisyar juga meminta semua SKPD di lingkungan Pemkab Muba untuk memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP). “Artinya seluruh perangkat pemerintahan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat harus mengacu kepada SOP. Termasuk menerapkan pelayanan yang transparan dan akuntabel,” tukasnya.

 

TEKS            : BAGUS SANTOSO

EDITOR         :  DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster