Pemprov Kebut Persyaratan KEK TAA

 344 total views,  2 views today

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), menargetkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA), keluar sebelum pergantian presiden mendatang.

Karenanya menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumsel, Permana, semua persyaratan untuk keluarnya payung hukum KEK tersebut mulai dari struktur kelembangaan, mekanisme dan rencana aksi serta persyaratan lainnya segera dilengkapi sebelum Kepres ditandatangani.

“Sudah ada beberapa poin yang sudah kita rampungkan. Baik itu administrasi dan kelengkapannya,” kata Permana yang dibincangi usai rapat lanjutan percepatan KEK di ruang Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (18/3).

Ia mengakui, jika dalam waktu dekat ini akan ada tim peninjau dari pusat yang akan turun langsung melihat kawasan yang akan dijadikan KEK ini. “Kita harap, sebelum pesta demokrasi selesai, kepres itu bisa ditandatangi sesegera mungkin,” ujarnya.

Menurutnya, jika benar-benar ditandatangi, banyak investor yang mampu membaca peluang terhadap keberadaan KEK TAA ini. “Kita juga lengkapi fasilitas seperti akses, telekomunikasi, air bersih, listrik, gas, lahan, serta rasa aman untuk berinvestasi disana,” jelasnya.

Sementara, Asisten II Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Ruslan Bahri menegaskan, demi mempercepat penerbitan SK tersebut, Sumsel membentuk tim yang nantinya bekerja cepat agar merealisasikan dan meyakinkan presiden dalam waktu dekat untuk menerbitkan SK KEK tersebut.

Menurutnya, secara umum, tim itu diketuai oleh Gubernur Sumsel. Namun untuk penentuan kawasan dan pelaksana di lapangan, dipegang Kepala Disperindag Sumsel. “Tim Pengelola ini, berupaya memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan oleh presiden, sebelum menerbitkan status KEK itu,” tegasnya.

Terkait pembagian tugas yang akan dilakukan antara pemprov dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, ia mengaku tidak ada masalah. Sebagai leading sector, pemprov tetap melibatkan Pemkab Banyuasin sebagai mitra kerja, terutama permasalahan pembebasan lahan masyarakat yang nantinya berada di lingkungan KEK tersebut.

Meski begitu, khusus untuk lahan yang masuk dalam KEK, Ruslan menjamin pihaknya akan mengupayakan pembebasan lahan seminimal mungkin, mengingat masih cukup banyaknya areal yang harus direklamasi sehingga tidak memerlukan biaya pembebasan. “Kalaupun ada pembebasan hanya di lahan tanam tumbuh, dan itu masih masuk dalam kategori wajar,” tukansya.

 

TEKS             : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster