Mengantisipasi Perselisihan Hasil Pemilu 2014

 364 total views,  2 views today

MESKI saat ini tahapan Pemilu berada pada masa kampanye. Namun dalam perkembangannya bukan hanya berkutat pada masalah kampanye dan gegap gempita konstituennya. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut.

Menurut dia, adanya distrust public terhadap hakim-hakim konstitusi akibat kasus Akil, maka transparansi harus lebih dikedepankan oleh MK. Selain itu transparansi tersebut, menurut dia, penting karena perselisihan hasil Pemilu tidak hanya melibatkan antara dua parpol yang bersengketa, tetapi juga berdampak pada perolehan suara parpol lain. Kita juga mengapresiasi MK yang telah membentuk Dewan Etik sehingga masyarakat bisa melaporkan hal-hal yang diduga menyimpang terkait proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Bukan hanya itu kita juga mengingatkan bahwa MK harus mampu menyelesaikan seluruh perkara sengketa hasil pemilu dalam waktu 30 hari sesuai undang-undang karena bila penyelesaian perkara Pileg molor, bisa berimplikasi pada penundaan penyelenggaraan Pilpres. Sesuai dengan amanah Undang-Undang persidangan-persidangan di MK selambat-lambatnya punya waktu 30 hari sejak permohonan pihak-pihak yang berperkara diregistrasi di MK. Bukan hanya itu kita juga mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk benar-benar mengawal proses Pemilu 2014 sehingga hasil Pemilu benar-benar bisa mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Jangan sampai ada manipulasi di situ, tidak boleh ada kecurangan-kecurangan dalam penghitungan Pemilu karena Pemilu hakikatnya itu wujud dari kedaulatan rakyat.

Agar semua berjalan dengan baik MK telah membuat standardisasi pedoman pelaporan perselisihan pemilu untuk menekan jumlah pelaporan perselisihan hasil Pemilu 2014 dan meningkatkan kualitas persidangan MK. Standardisasi tersebut meliputi semua tingkat wilayah yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kita mengharapkan adanya antisipasi itu, karena Pemilu Legislatif ini relative sangat banyak kemungkinkan terjadinya perselisihan hasil penghitungan suara.

Apalagi masing masing caleg meskipun merekan sudah mengikrarkan Pemilu damai dan siap menerima hasil yang ada,namun pada kenyataan saat mereka tak terpilih selalu ada di antara mereka yang complain dan menggugat ini itu kepada penyelenggara. Kita mengharapkan semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik di MK sehingga tidak meninggalkan problem yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan hasil pesta demokrasi tercederai. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster