TKS dan Honorer Dapat SK Bupati

 2,074 total views,  2 views today

 

Penjabat Bupati PALI, Heri Amalindo

Penjabat Bupati PALI, Heri Amalindo

PALI – Kabar gembira bagi para honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang mengabdikan dirinya di Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Seluruh tenaga relawan ini akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang langsung ditanda-tangani bupati.

Seperti diketahui, sejak roda pemerintahan  berjalan, hingga sekarang tercatat sudah seribu lebih TKS yang mengabdi di daerah ini membantu tugas-tugas pemerintahan.

Keberadaannya kini tersebar di semua lingkup dinas/intansi maupun kantor dalam Pemkab PALI. Bahkan, jauh sebelum terbentuknya Pali, ada diantara mereka yang sudah lebih dulu bekerja.

Dari mereka-mereka itu, ada yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari kepala kantor/ dinasnya alias Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, ada pula yang mendapatkan SK pengangkatan sebagai TKS ini dari Bupati. Dan seiring waktu berjalan dengan adanya penambahan TKS, tak sedikit dari mereka yang bekerja tanpa mendapatkan SK. Baik dari kepala dinas maupun penjabat bupati.

Belakangan ini sedikit terdengar “ribut-ribut” soal SK pengangkatan TKS tersebut. TKS mengeluh lantaran, ada diantara TKS-TKS ini yang langsung mendapatkan SK dari penjabat Bupati, padahal baru masuk. Sedangkan TKS yang lebih dulu masuk, ada yang hanya berdasarkan SK dari Kepala Dinas saja.

Riak – riak ini ternyata sudah sampai ke telinga orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan, Ir H Heri Amalindo MM. “Saya dengar memang banyak TKS yang ngeluh soal SK,” ungkap Penjabat Bupati Pali, baru-baru ini.

Di kesempatan pagi itu Heri menghembuskan angin segar kepada para TKS di PALI. Ia menyatakan, semua TKS di daerah ini akan mendapatkan SK Bupati.

“Seluruh TKS yang berdasar SK Dinas akan kami kembalikan dan kami rekap, semua jadi SK Bupati. Yang belum ada SK Bup usulkan ke kami. Jadi kedepan jangan ada lagi polemik,” tegas Heri disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut dia, sebetulnya tidak ada beda antara SK dari dinas maupun SK dari bupati. Bedanya kata dia, hanya sumber pengeluaran uang jasa yang hendak diberikan kepada yang bersangkutan saja. Diterangkan Heri, sewaktu Pemkab menyusun anggaran, disitu masing-masing SPPD sudah punya beban anggaran untuk membayar TKS di dinas/ intansi masing-masing.

Namun kenyataannya, setelah Januari lalu, TKS-TKS ini terus bertambah. Makanya ujar Heri, yang sisanya itu dibuatkan SK Dinas. “Sebetulnya SK Kadin dan SK Bupati itu sama saja,” ulasnya singkat.

Kepada masing-masing SKPD, Heri Amalindo meminta untuk menginventarisir seluruh TKS, termasukpara guru honor yang ada di sekolah-sekolah. Sebab menurut dia, sampai sekarang hal tersebut banyak yang tidak terinventaris.

“Kepada para Kepsek, inventaris lah guru honornya dan sampaikan ke Diknas. Jangan lagi ada kata-kata tidak tahu, apalagi tidak nyambung. Tolong sampaikan pada yang honor-honor itu,” jelas dia.

Sebelumnya, Kepala badan kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Pali, Yuhairudin SE mengungkapkan, bahwa sampai saat ini jumlah TKS di semua instansi termasuk di sekretariat daerah (Setda) Pali sudah mencapai angka 1000-an orang. Itu sudah termasuk TKS di kesehatan, baik di Rumah sakit maupun di Puskesmas.

Dinas intansi di jajaran Pemkab sendiri, baik di dinas/ kantor, kecamatan dan kelurahan juga dihimbau tidak lagi menerima TKS. Kalaupun mereka masih menerima TKS, itu kata dia, dibayar dengan gaji kepala kantornya, bukan melalui APBD.

Ini sengaja ia wanti-wanti hal ini, agar jangan sampai di kemudian hari keberadaan TKS ini menimbulkan gejolak. Misalnya, menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seperti dimaklumi, pasca resmi mekar menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), Pemkab Pali memang sangat kekurangan pegawai khususnya yang berstatus PNS.  Karena itu, Pemkab mengakalinya dengan menerima TKS yang tujuannya untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah, baik dinas/ instansi, maupun kesekretariatan daerah.

TKS yang SK-nya dikeluarkan Bupati, honornya (baca: uang jasa), akan dibayar menggunakan APBD. Selebihnya, bagi TKS yang tidak punya SK tentu saja tidak dapat gaji.

 

Teks : Indra Setia Haris

Editor : Junaedi Abdillah

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster