293 Ribu Warga OKI Belum Rekam e-KTP

 147 total views,  2 views today

Ilst. Scanning Mata

Ilustrasi | Antarafoto.com

KAYUAGUNG – Hingga kini penduduk di Bumi Bende Seguguk yang belum melakukan perekaman e-KTP jumlahnya mencapai 293.000 orang. Sebelumnya, Sumsel sempat mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, sebagai provinsi yang tercepat merampungkan perekaman e-KTP. Namun, fakta di lapangan berbanding terbalik.

Akibat kondisi demikian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) OKI, memperpanjang lagi batas waktu rekam hingga akhir Desember 2014.

Kepala Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil  OKI, Antonius Leonardo  melalui Kabit Pelayanan dan Pendaftaran,  Abu Naim SSos menyebutkan, di OKI masyarakat yang wajib KTP berjumlah 623 ribu. Namun, hingga kini untuk masyarakat yang sudah melakukan perekaman e-KTP baru 330 orang.

Berarti masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman yang mana sebelumnya konvensional dinyatakan mulai tidak berlaku tanggal 1 Januari 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 112 tahun 2014 tentang perpanjangan masa berlaku KTP Konvensional, maka masa berlaku KTP Konvensional di OKI juga diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2014 nanti.

“Kebijakan ini diambil pemerintah pusat untuk mengantisipasi para pemilih yang tidak terdaftar di pemilu 2014 ini. Jadi, bagi yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap), masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP konvensional,” kata Abu Naim.

Ucap Abu, bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik, diharapkan agar segera melakukan perekaman data di kantor kecamatan terdekat.

Dengan keterbatasannya pencetakan data KTP yang sekarang masih banyak yang belum melakukan makan ditahun 2014 ini pemerintah pusat maupun Daerah akan mengadakan pencetakan di setiap daerah dalam artian KTP elektronik tidak lagi dicetak pemerintah pusat, melainkan akan dicetak di masing-masing kabupaten/kota

“Diharapakan bagi masyarakat yang belum amupun yang sudah melakukan rekaman namun belum menerima E-KTP agar bisa besabar karna masih dalam proses,” ujarnya.

Pembuatan atau pencetakan e-KTP menurut UU No 24 tahun 2013 tentang adimitrasi kependududkan bahwah pembuatan KTP,KK maupun Akte Kelahiran tidak dipungut biaya dan apabila didapatkan dengan sengaja PNS maupun pegawai meminta uang untuk pembuatan KTP,KK maupun akte kelahiran maka bisa dikenakan hukuman penjara 6 tahun atau denda 75 juta.

 

TEKS  : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster