Pejabat PALI Harus Berani Berinisiatif

 155 total views,  2 views today

Heri Amalindo saat berbicara dalam Konsultasi Publik, Di Talang Ubi

Heri Amalindo saat berbicara dalam Konsultasi Publik, Di Talang Ubi

PALI – Gerak pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sudah mulai menggeliat. Beberapa proyek pembangunan sudah berjalan. Daerah yang terkenal sebagai lumbung energi ini terkenal dengan jeleknya infrastruktur dan banyaknya permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat.

Dibutuhkan gerak cepat para pejabatnya dalam mengelola APBD sehingga pemanfaatan anggaran dapat tepat sasaran dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di kabupaten ini.

Penjabat Bupati PALI Ir H Heri Amalindo menginginkan pembangunan dilakukan dengan cepat. Setiap permasalahan yang muncul pun harus ditangani dengan sesegera mungkin.

Untuk itulah, Heri meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memiliki inisiati tinggi menyikapi gerak cepat perkembangan pembangunan di kabupaten yang belum genap setahun berdiri ini.

“Setiap SKPD tidak boleh lemot. Harus bergerak cepat. Inisiatif pun harus tinggi” kata Heri saat berbicara dihadapan seluruh SKPD pada Konsultasi Publik, Sabtu (14/3) di Talang Ubi.

Menurut Heri, inisiatif ini harus mulai dimunculkan dari masing-masing SKPD. Jangan hanya menunggu perintah dari atasan (Bupati). Sehingga persoalan yang muncul ditengah masyarakat bisa diantisipasi atau cepat diatasi.

“Jangan cuma nunggu inisiatif dari bupati. Harus berani memunculkan ide atau inisiatif sehingga kita bisa berkembang lebih cepat,” tambah Heri.

Heri mencontohkan, penambahan anggaran sebesar Rp 100 Milyar kedalam APBD 2014 menyebabkan masing-masing SKPD akan merevisi anggaran mereka. Bila tidak ada inisiatif dan perencanaan matang, keinginan pemkab meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu akan sulit dicapai.

“Kalau pejabatnya hanya menunggu perintah atau inisiatif dari bupatinya, maka kita akan sulit maju,” tegas Heri.

Apalagi, lanjut Heri,  Kabupaten PALI saat ini masih berstatus Daerah Otonomi Baru (DOB). Artinya, akan selalu dievaluasiper triwulan, semester dan setiap tahun. Akan ada penilaian dari Kementrian Dalam Negri dan Pemerintah Propinsi terkait pengelolaan pembangunan di DOB ini.

Karena itulah agar kabupaten ini tidak mendapat rapor merah dari kemdagri, pengelolaan pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan inisiatif dari bupati semata. “Kinerja kita akan dievaluasi. Karena itu tidak boleh lemot dalam bekerja,” pungkas Heri.

 

Teks/Foto : Indra Setia Haris

Editor : Junaedi Abdillah

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster