Edi Suprianto SH : Rakyat Harus Diberi Ruang Mengelola Lahan

 399 total views,  2 views today

Edi Suprianto SH

Edi Suprianto SH

PALI – Dengan luas  1.840 km2, lahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), masih didominasi oleh perkebunan yang dikelola oleh perusahaan swasta. Hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit masih menjadi pengguna lahan terbesar.

Padahal, 80 persen masyarakat dari 171.084 jiwa berprofesi sebagai petani karet.

Fenomena ini mendapat sorotan serius dari tokoh masyarakat Edi Suprianto SH. Menyikapi hal ini, Edi berpendapat bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lahan (land reform) harus ditata ulang. Masyarakat harus diberikan ruang atau kesempatan dalam mengelola lahan yang jumlahnya sangat terbatas.

“Sektor perkebunan dan pertanian masih menjadi andalan dalam mensejahterakan masyarakat. Sementara luas lahan kita kan sangat terbatas. Satu-satunya jalan untuk mensejahterakan masyarakat, maka rakyat harus diberikan ruang untuk berkebun jangan melulu dikuasai perusahaan,” tutur Edi.

Edi tidak setuju bila perusahaan baru diberi konsesi untuk mengelola lahan. Karena pemberian konsesi terhadap perusahaan baru justru mempersempit ruang gerak petani.

“Cukup perusahaan perkebunan yang ada saat ini saja. Bahkan lahan seperti APL (Area Pengggunaan Lain) yang selama ini dikuasai perusahaan harus ditata ulang. Masyarakat yang saat ini terlanjur menggarap lahan perusahaan harus diberikan pembelaan,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten PALI ini.

Baginya, masyarakat kecil harus diberikan kesempatan untuk menggarap lahan yang ada. Tapi ia balik tidak setuju bila pemberian ruang kepada rakyat justru melahirkan penguasa lahan baru.

“Jangan sampai tata kelola lahan ini justru melahirkan penguasa tanah baru. Pemberian kesempatan untuk mengelola lahan kepada masyarakat haruslah merata. Ingat, menurut Undang-undang, kepemilikan lahan diatas 25 hektar harus mendapat izin mentri,” tegas alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabadra ini.

Karena itulah, lanjut Edi, PALI memerlukan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “DPRD PALI yang baru nanti harus memprioritaskan pembuatan RTRW ini. Pengelolaan lahan harus didesain ulang. Masyarakat petani harus diberi ruang lebih,” jelasnya.

Disinggung mengapa masyarakat harus diberi ruang lebih, Edi menjelaskan, berdasarkan analisa, dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten PALI, lahan kecamatan yang paling sedikit dikuasai perusahaan adalah Kecamatan Penukal.

Akibatnya jelas, kesejahteraan masyarakat dikecamatan Penukal lebih merata dibanding kecamatan lain. “Kenapa, karena kesempatan untuk mengelola lahan menjadi lebih besar. Lihat saja tingkat kesejahteraan masyaraat penukal lebih tinggi dan merata,” urai Edi.

Keinginan mengawal penataan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah yang berpihak kepada rakyat petani inilah menjadi salah satu motivasi Edi Suprianto untuk berjuang agar duduk di DPRD Kabupaten PALI.

“Kenapa saya maju dalam pemilu nanti, salah satunya ini. Saya ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan saya soal pemanfaatan lahan kepada rakyat ini,” tutupnya.

 

Teks : Indra Setia Haris

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster