Kemenag Tunggu Revisi Tarif Nikah

 342 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG – Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,yang salah satu isinya tentang tarif nikah, sampai saat ini belum juga ditetapkan.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Sumsel, Saefuddin Latief menyebut, Kemenag Sumsel sampai saat ini masih menunggu revisi PP Nomor 47 tahun 2004 tersebut.

“Kita masih menunggu, memang rencananya Maret ini sudah ditetapkan. Tetapi sampai sekarang, belum juga ada keputusannya. Kami tidak bisa memprediksi, kapan akan keluar ketetapannya,” kata Saefuddin, Jumat (14/3).

Sebelumnya, pada revisi PP Nomor 47  tahun 2004 tersebut, Kemenag mengusulkan perubahan tarif dibuat menjadi multi tarif dan tidak single tarif. Multi tarif pencatatan nikah yang dimaksud ada tiga poin.

Pertama, bagi pasangan miskin secara ekonomi tidak dibebankan biaya nikah. Kedua, pasangan yang menikah pada hari kerja dibebankan biaya Rp 50 ribu, dan ketiga bagi pasangan yang menikah diluar KUA dan diluar jam kerja akan dibebankan biaya Rp 600 ribu.

Kendati demikian, hal tersebut belum bisa disampaikan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pasalnya, saat ini masih perlu dilakukan penajaman agar tarif itu tidak single tarif tapi multi tarif. Mengingat ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. “Kemungkinan yang masih di bahas saat ini, pertama kemampuan ekonomi masyarakat, kedua dari sisi geografisnya,” ujarnya.

Mengenai geografis, lanjutnya, perlu menjadi salah satu pertimbangan karena ruang lingkup petugas KUA di satu kecamatan itu berbeda dengan kecamatan lain, dimana ada kecamatan sangat mudah dijangkau dengan alat transportasi seperti motor dan mobil tapi ada juga daerah yang harus gunakan pesawat atau speedboat.

Sedangkan, untuk pertimbangan ekonomi masyarakat itu harus dikaji mengenai tarif untuk masyarakat miskin, menengah, dan menengah ke atas, agar tidak tumpang tindih. “Dari pembahasan tadi tergambar kesulitan menetapkan tarif yang mendekati realitas,” terangnya.

Pembahasan ini memang telah molor beberapa bulan. Lanjutnya, pembahasan ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindakan gratifikasi dalam biaya nikah. “Kita tahu ada proses pidana terkait biaya nikah, nah ini sedang ditanggapi serius agar tidak teradi kejadian serupa di daerah lain,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster