Sembilan Desa Belum Terdaftar di Kemendagri

 272 total views,  2 views today

Martadinata (kemeja putih), Anggota DPRD Muara Enim saat Diskusi Publik di Gedung Pesos

Martadinata (kemeja putih), Anggota DPRD Muara Enim saat Diskusi Publik di Gedung Pesos

PALI РMeski sudah empat tahun resmi menjadi desa definitif, namun sembilan desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),  ternyata belum terdaftar di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya nomor register (kode desa) di Kemendagri.

Kesembilan desa itu adalah Desa Beruge Darat dan Desa Simpang Tais di Kecamatan Talang Ubi, Desa Purun Timur, Desa Sukaraja dan Desa Mangkunegara Timur di Kecamatan Penukal, Desa Betung Selatan di Kecamatan Abab, Desa Suka Manis, dan Tanah Abang Jaya di Kecamatan Tanah Abang.

Tudingan ini disampaikan anggota DPRD kabupaten Muara Enim asal Dapil II wilayah PALI, Martadinata saat Dialog Publik di Gedung Pesos Pendopo, Kamis (13/3).

“Kami sudah cek, sembilan desa di PALI belum memiliki nomor register atau nomor induk. Padahal nomor itu sangat penting terutama dalam menyalurkan bantuan dari Pusat. Salah satunya desa saya sendiri Tanah Abang Jaya” kata Martadinata yang juga Sekjen PDIP Kabupaten PALI dihadapan 300 peserta yang hadir.

Marta berharap pemkab dapat segera mengurus dan mendaftarkan kesembilan desa tersebut. Sebab kesembilan desa itu sudah dimekarkan sejak empat tahun yang lalu.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Drs Husni Thamrin Ciknung mengatakan bahwa jauh sebelumnya Disdukcapil sudah berkoordinasi dengan Kemendagri guna mendaftarkan kesembilan desa tersebut.

“Jauh hari kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri. Bukan soal pendaftaran kesembilan desa itu saja. Kami juga mendaftarkan nomor induk kabupaten dan rencana pencetakan KTP dan KK sendiri. Jawaban dari Kemendagri pendaftaran desa harus melalui Perda yang dikeluarkan DPRD, dalam hal ini DPRD Muara Enim. Kami tidak tahu kenapa selama empat tahun ini, DPRD Muara Enim belum menetapkan perda-nya,” jelas Husni Thamrin.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (BPMPD) Drs Darmawi MSi.

Menurut Darmawi sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah dijelaskan bahwa pendaftaran desa di Kemdagri harus melalui Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD.

Ia menambahkan, BPMPD dan Dinas Dukcapil sudah melakukan koordinasi dengan Kemendagri. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna persiapan bantuan dari pusat kesetiap desa.

“Kalau selama empat tahun ini belum ditetapkan oleh DPRD Muara Enim, terpaksa kita harus menunggu 2015 saat DPRD Kabupaten PALI terbentuk untuk membuat Perda-nya kemudian baru kita daftarkan.” jelas Darmawi.

 

Teks : Indra Setia Haris

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster