Lurah dan Camat Harus Netral

 203 total views,  2 views today

PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Romi Herton menghimbau lurah dan camat di Kota Palembang untuk bersikap netral dan tidak memihak ke salah satu partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg).

Lurah dan camat, sebagai aparatur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kata Romi, dituntut untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, aparat hukum seperti kepolisian dan lainnya.

“Untuk dekat dengan masyarakat, lurah maupun camat harus memposisikan diri sebagai pengayom. Ini dituntut netralitas dan tidak berpihak,” kata Romi yang dibincangi usai menghadiri sosialisasi penangan konflik sosial di Palembang, Kamis (13/3) di  Grand Atyasa Convention Centre, Palembang.

Lurah dan camat terangnya, justru harus memfasilitasi agar pelaksanaan Pileg berjalan dengna baik di wilayahnya masing-masing. Mereka juga tegas Romi, harus bertanggung jawab agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di wilayahnya misalnya konflik sosial. 

“Namun sampai saat ini, Palembang termasuk kota yang aman. Tidak ada demo-demo yang anarkis, saling melempar yang menyebabkan kerusakan, dan segala macam masalah bisa diselesaikan dengan berdialog, dan musyawarah,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Palembang, Tatang DK Direja mengingatkan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Palembang untuk tidak berpolitik dan ikut kampanye.

Jika ada abdi negara yang terbukti berkampanye, baik secara terang-terangan maupun terselubung menurut Tatang, akan diancam dengan sanksi penundaan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji.

“Kami menghimbau semua PNS di lingkungan pemkot, tidak ikut terlibat dalam kampanye baik terang-terangan maupun terselubung, apalagi menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye,” himbau Tatang.

Menurut Tatang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PNS dilarang untuk terlibat politik praktis. Tatang menyebutkan, apabila kedapatan PNS terlibat dalam politik praktis, maka oknum PNS tersebut akan dilakukan proses pemanggilan.

“Jika nanti dalam proses pemeriksaan, PNS tersebut terbukti melanggar maka akan dikenakan sanksi. Sanksi nya mulai dari penundaan kenaikan pangkat berkala sampai dengan penundaan kenaikan gaji,” tegasnya.

Tatang mengaku, pemkot melalui instansi terkait sudah memberikan peringatan kepada PNS, agar tidak terlibat dalam politik praktis. “Kami ingatkan lebih awal, jangan sampai PNS ikut dalam urusan Pileg. PNS juga dilarang menggunakan anggaran dan fasilitas negara,” katanya.

Tatang menambahkan, tugas PNS adalah berkonsentrasi pada pekerjaan dan meningkatkan profesional kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan secara maksimal. “Pada prinsipnya PNS tidak boleh berpolitik agar, profesional kerja harus dilaksanakan dalam mengemban tugas,” tukasnya.

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster