Hibah Jemaah Haji Tumpang Tindih

 204 total views,  2 views today

Ilustrasi Jemaah Haji | Bagus Park

Ilustrasi Jemaah Haji | Bagus Park

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sumsel, selama ini setiap musim haji, selalu memberikan bantuan seperti dana transport untuk jemaah calon haji (JCH).

Ternyata, bantuan yang diberikan melalui dana hibah ini, sering tumpang tindih karena itu, sudah masuk dalam Ongkos Naik Haji (ONH). Pemprov Sumsel tak mau kecolongan, seperti DKI Jakarta. Dana hibah untuk CJH dalam APBD DKI Jakarta, dicoret oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), karena adanya tumpang tindih anggaran tersebut.

Karenanya menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Laonma Pl Tobing didampingi Karo Kesra Sumsel, Richard Cahyadi, pemprov akan mengatur penggunaan dana hibah itu agar lebih efektif.

Nantinya sebut Laonma, pengaturan dana hibah ini akan dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). “Kita sudah berdiskusi dengan Kemendagri, mereka menekankan penggunaan dana hibah untuk JCH ini jangan sampai tumpang tindih dengan kabupaten/kota. Karenanya kita buat perda, untuk mengaturnya,” kata Laonma, Rabu (12/3).

Nantinya dalam perda itu terang Laonma, akan diatur komponen-komponen hibah untuk JCH tersebut, mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Yang pasti tegas Laonma, tidak boleh dianggarkan dana transportasi dan akomodasi untuk JCH. Sebab jelasnya, itu sudah  include didalam Ongkos Naik Haji (ONH).

Laonma menerangkan, kedepan harus ada ruang-ruang tersendiri dimana pokok-pokok pemisah antara kabupaten/kota dan provinsi. “Jadi yang dilakukan ini sifatnya memberikan bantuan kepada jemaah haji, dengan kata lain mensubsidi. Namun pemberian bantuan itu sendiri harus diluar apa yang sudah ditanggung ONH,” ucapnya.

Begitu juga untuk mekanismenya, kalau sudah dianggarkan kabupaten/kota maka provinsi urainya, tak akan memberikan lagi. Sebaliknya provinsi akan membiayai jika kabupaten/kota tidak menganggarkannya.

Hal tersebut jelas Laonma, dilakukan dan memang harus disikapi bersama agar jangan sampai kedepan jadi persoalan dari apa yang kita lakukan melalui program bantuan haji itu sendiri.

“Bentuk bantuan itu misalkan soal keberangkatan haji yang diluar dari apa yang telah diakomodir ONH. Misalnya pembiayaan dari titik embarkasi (asrama haji), jadi yang boleh dibiayai adalah diluar titik itu. Transport diluar inilah yang boleh kita bantu, include tidak boleh,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI           

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster