Pembahasan KUHP dan KUHAP, Ditargetkan Selesai Oktober

 258 total views,  2 views today

Ilst. Hukum

Ilst. Hukum

PALEMBANG – Panitia kerja (Panja) Komisi III DPR RI menargetkan sebelum Oktober, sudah selesai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP).

Namun menurut anggota Komisi III DPR RI, Dodi Reza Alex, pembahasan RUU KUHP dan KUHAP ini, tidak semuanya akan dibahas. Komisi III jelas politisi Partai Golkar itu, hanya akan membahas setengahnya saja.

Sebab kata Dodi, masa kerja Panja hanya dibatasi sampai Oktober. “Sekarang kan masa pemilu, setelah ini dimulai pembahasan lagi. Kami targetkan sebelum Oktober selesai, paling tidak setengahnya dulu dan dilanjutkan oleh anggota dewan periode selanjutnya. Kalau tidak dikerjakan sama sekali, maka kami disebut lalai oleh pemerintah,” kata putra sulung Gubernur Sumsel, Alex Noerdin itu ketika dibincangi saat kunker Komisi III DPR RI, Selasa (11/3).

Dodi menjelaskan, RUU KUHAP dan KUHP yang diajukan pemerintah menjadi perdebatan sejumlah kalangan. Banyak yang mengkhawatirkan bila disahkan, produk hukum itu akan melemahkan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sedikitnya ada sembilan pasal yang dianggap krusial, karena dinilai bisa KPK. Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti sembilan pasal itu,  mulai dari penyadapan, batas penangkapan, penahanan hingga penyitaan barang bukti,” ucapnya.

Ada pun sembilan pasal dimaksud diantaranya pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan ketentuan dalam KUHP berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain. Dampak dari pasal ini, bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat ini digunakan oleh KPK.

Kemudian pasal 44, yang menyebut penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada hakim pemeriksa pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak, untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Dampaknya, penuntutan kasus korupsi yang ditangani KPK dapat dihentikan oleh hakim pemeriksa pendahuluan.

Pasal 58 tentang penentuan penahanan, pasal 67 tentang penangguhan penahanan, pasal 75 tentang penyitaan harus mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan. Lalu pasal 83 tentang penyadapan pembicaraan harus mendapat izin dari hakim pemeriksa pendahuluan.

Sementara itu Ketua Komisi III, Pieter Zulkifli meminta semua pihak yang berkompeten terlibat dan mengawal RUU KUHAP dan KUHP, agar pembahasan pasal-pasal dipandang secara objektif.  “Saya ingin semua pihak melihat secara dekat dan jelas prosesnya, agar pasal-pasal yang dibahas secara objektif dan dapat dipahami,” tukasnya.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster