Konflik Lahan di Sukarami Diduga untuk Kepentingan Bisnis

 191 total views,  4 views today

PALEMBANG – Komisi III DPR RI menilai ngototnya TNI AU, untuk mengusai tanah di Kecamatan Sukarami yang diklaim bagian dari aset milik Pangkalan Udara (Lanud) Palembang tersebut, diduga bukan untuk pengamanan aset namun untuk kepentingan bisnis.

Tudingan ini disampaikan anggota Komisi Hukum DPR RI, Ahmad Yani, Selasa (11/3) di Palembang.  Politisi PPP ini menyebut, Komisi III DPR RI sudah mendatangi lahan yang menjadi objek sengketa antara warga dengan Lanud Palembang.

“Saat kunjungan kita itu, semua stakeholder terlibat secara langsung ke lapangan. Agak sulit kita menyatakan, tanah itu milik AU. Karena, tidak ditunjang bukti kuat,” kata Yani yang dibincangi disela-sela kunker Komisi III DPR RI di Palembang.

Di lokasi tersebut terang Yani, masyarakat benar-benar tak diperhatikan. Pasalnya ada banyak tindakan yang negatif terjadi. “Kekerasan, arogansi, dan intimidasi masih terjadi disana, karena sepertinya ada kepentingan bisnis untuk pembangunan golf dan perumahan,” terang dia.

Yani mengaku sudah mencoba untuk memfasilitasi penyelesaian konflik lahan itu, dengan cara mengundang Lanud Palembang untuk duduk satu meja bersama warga. Namun terangnya, ajakan itu ditolak.  “Saya sudah menyampaikan di rapat gabungan, agar hal ini untuk distop terlebih dahulu dan diverifikasi karena memang ini menyusahkan rakyat,” ujarnya.

Ia mengaku, kasus tersebut merupakan domain pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan koordinasi langsung dari Mabes. “Harusnya ada perintah dari presiden, untuk diselesaikan karena memiliki tindakan untuk memerintah Kepala Staf TNI AU,” ungkap Yani.

Yani menjelaskan, konflik lahan ini tidak hanya terjadi di Sumsel saja. Menurutnya, sejumlah provinsi di Indonesia juga terjadi konflik perebutan lahan baik antara warga dengan perusahaan maupun antara warga dengan warga dan antara warga dengan aparat.

“Dalam setiap konflik tersebut, memang masyarakat yang selalu kalah. Sejauh ini keberpihakan terhadap rakyat, hanya sebatas pidato saja. Tidak ada implementasi nyatanya. Jadi ini butuh political will dari pemerintah,” tegas dia.

Yani juga mempertanyakan tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang tidak mengeluarkan sertifikat.  Padahal masyarakat sebutnya, sudah berpuluh-puluh tahun menempati tanah tersebut.  “Seharusnya jika memenuhi syarat dibuat kan karena hak rakyat mendapatkan kepastian terhadap tanah yang dimiliki,” cetusnya.

 

TEKS      : IMAM MAHFUZ

EDITOR     : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster