DPRD Bukan Tempat Mencari Uang

 195 total views,  2 views today

Edi Suprianto

Edi Suprianto

PALI – Anggota legislatif adalah profesi yang menggiurkan, dianggap sebagai ladang untuk mencari uang dengan mudah. Tapi anggapan ini justru dimentahkan oleh Edi Suprianto SH, ketua DPD Partai Golkar, Kabupaten PALI.

Bagi mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2004-2009 ini, jika tujuan menjadi anggota DPRD untuk mencari uang adalah pandangan yang keliru.

Menjadi anggota dewan adalah kepuasan batin sebagai tokoh masyarakat. “Kalau menjadi dewan untuk tujuan ekonomi jelas salah. Dewan bukan tempatnya. Jadi dewan itu untuk menterjemahkan pemikiran atau konsep kita terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Itu seharusnya menjadi tujuan duduk di DPRD,” kata Edi saat disambangi di Kantor DPD Partai Golkar di Bilangan Handayani.

Ia mencontohkan, dirinya saat menjadi anggota DPRD pada Tahun 2009, seusai menjabat selama satu periode dengan status sebagai ketua komisi pemerintahan, justru hanya mendapatkan hasil berupa sebuah rumah seharga 30 juta dan satu unit mobil Suzuki Baleno tahun 1997.

“Mobil itupun didapat dengan kredit dan saat selesai jadi dewan, kreditnya masih tersisa empat bulan. Kalau tujuannya nyari duit, mobilnya saja kok kredit. Jadi kalau mau nyari duit dengan cara jadi anggota dewan, jelas keliru,” imbuhnya.

Karena itulah, menurut Edi, DPRD adalah tempat mencurahkan berbagai konsep dan pemikiran tentang kabupaten yang ia wakili. Ia mencontohkan, bagaimana saat ia masih duduk di DPRD, ia adalah salah satu pendukung berdirinya kabupaten PALI. “Saat demo akbar di Muara Enim, saya adalah satu-satunya anggota dewan yang berani menemui warga yang sedang aksi. Saya naik truk waktu itu,” kenang pria kelahiran 24 Maret 1964 itu.

Edi sangat bersedih, melihat masih banyak masyarakat yang rela menggadaikan hak suara mereka dengan nilai materi atau rupiah. “Saya sedih mendengar konstituen (pemilih) yang mengatakan ‘wani piro’ untuk suara yang menjadi haknya. Mau jadi apa PALI kedepan bila DPRD nya diisi oleh orang-orang yang bermental ‘wani-piro’ itu,” tambah alumni Universitas Jayabadra Yogyakarta itu.

Edi melanjutkan, sebagai kabupaten yang baru berdiri DPRD haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki pemikiran dan konsep yang jelas, bagaimana membangun pondasi yang kuat terhadap kabupaten ini. “Meskipun punya uang dan berani membayar pemilih, tapi konsepnya terhadap PALI ini bagaimana. Kabupaten ini butuh pemikir,” terangnya.

“Okelah, Heri Amalindo sebagai pemimpin yang mempunyai komitmen kuat. Tapi beliau tidak bisa sendiri. Butuh didampingi oleh DPRD yang juga memiliki komitmen dan konsep yang jelas, bagaimana cara membangun PALI” ungkapnya.

Ia mencontohkan, dalam membangun PALI kedepan dibutuhkan perencanaan tata ruang yang jelas agar lebih berpihak kepada masyarakat. “Diantara lima kecamatan di PALI, wilayah kecamatan Penukal paling sedikit dimasuki perusahaan perkebunan. Akibatnya apa? Secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat Penukal lebih merata. Karena lahannya banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun karet,” tukas Sdi.

Dalam pandangannya, kabupaten PALI kedepan, harus menghentikan izin perkebunan bagi perusahaan. “Izin perkebunan distop. Biarkan warga saja yang berkebun. Bila perlu konsesi yang dimiliki perusahaan yang masih dalam status ‘abu-abu’ dibagikan kepada masyarakat. Urusan hukum, biar belakangan dihadapi sama-sama antara DPRD dan Pemkab. Saatnya masyarakat jadi raja” sumbarnya.

Untuk itulah, anggota DPRD Kabupaten PALI kedepan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi. Pengalaman di dunia politik dan pemerintahan sangat diperlukan, agar PALI memiliki arah yang jelas dalam membangun.

“Secara pribadi, jujur saja. Menjadi dewan itu seperti mencari kepuasan bathin bagi saya saat konsep pemikiran menjadi kenyataan, dan bukan kepuasan secara ekonomi,” pungkasnya.

 

Teks : Indra Setia Haris

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster