Bawaslu Sumsel Kekurangan 9000 PPL

 210 total views,  2 views today

PALEMBANG – Penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg), 9 April mendatang terancam kekurangan pengawas lapangan (PPL) di tempat pemunguatan suara (TPS). Dari 17.906 TPS yang tersebar di kabupaten/kota se Sumsel, Bawaslu Sumsel hanya memiliki 9.966 PPL.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya, dihadapan anggota Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, kemarin.

Ia menyebut, dengan kurangnya tenaga PPL tersebut, pihaknya akan memaksimalkan keberadaan PPL yang ada dibantu relawan pengawas pemilu, yang berasal dari masyarakat sekitar TPS, yang bekerja tanpa dibayar.  “Kalau memungkinkan kita minta DPR RI menambah jumlah PPL, karena Sumsel masih butuh sekitar 8000 sampai 9000 an PPL lagi,” kata Andika.

Ia menuturkan, Bawaslu khawatir dengan kurangnya tenaga PPL, pengawasan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS akan kurang maksimal. “Dengan jumlah PPL yang kami miliki, artinya, satu PPL bisa saja bertanggung jawab terhadap 2-3 TPS, namun khusus untuk daerah-daerah tertenu yang dianggap rawan, kita akan tempatkan satu PPL satu TPS,” ungkap Andika.

Tidak hanya kekurangan jumlah PPL kata Andika, Bawaslu juga belum memiliki dana untuk melakukan pelantihan PPL. “PPL sampai sekarang belum dilatih secara langsung, karena tidak anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu yang juga ketua rombongan Kunker Komisi II dalam kesempatan tersebut mempertanyakan rekrutmen PPL yang seharunya selesai pada Februari lalu.  “Rekrutmen PPL seharunya selesai di Februari, agar pada Maret – April bisa melakukan aktivitas pemilu dan mengikuti bimbingan tekhnis,” katanya.

Ia juga mengatakan, Komisi II DPR RI akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk mencari payung hukum, agar pengamanan penyelenggaraan pemilu, dapat dianggarkan di APBD. “Persiapan pengamanan di back up Pemda, ini memang belum direalisasikan, tapi kita akan bantu cari payung hukumnya ke Mendagri,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster