PNS Bukan Ranah Dewan

 224 total views,  6 views today

PAGARALAM – Puluhan massa yang tergabung kedalam honorer kategori 2 (K2) untuk kedua kalinya mendatangi kantor DPRD Kota Pagaralam, Senin (10/3) pukul 09.00 WIB. Meskipun diguyur hujan deras, niat mereka menemui para anggota legislatif tersebut tak menyurutkan langkah mereka. Kali ini, kedatangan mereka disambut Anggota Komisi I DPRD Kota Pagaralam, Sauri Effendi, Nanto, dan Tomi Handoko.

Koordinator Honorer K2, Mulyadi Putra Anom dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa kedatangan mereka tetap seperti tujuan sebelumnya yaitu bermaksud mengadukan nasib mereka kepada dewan yang terhormat tempat mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka.

Ia mengatakan setelah pertemuan dengan wali kota beberapa hari lalu, rekan-rekan mereka masih merasakan kebingungan. Mereka masih cemas karena kemungkinan akan diberhentikan dari sekolah tempat mereka mengajar.

“Sudah ada rekan kami yang diberhentikan oleh kepala sekolah karena tidak ada lagi jam mengajar. Kami hanya mengadukan nasib kami yang tidak lulus CPNS K2 ini mau diapakan,” kata Mulyadi.

Rencana dari Pemkot lanjutnya, mewacanakan bagi K2 yang tidak lulus CPNS akan dijadikan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) itu dianggap tidak adil. Mereka beranggapan apabila berpedoman pada PP nomor 56 ta0hun 2012 maka tenaga honorer seperti mereka yang masa pengabdian terhitung lama diprioritaskan untuk menjadi CPNS.

“Sedangkan kenyataanya tidak ada, padahal di berbagai pemberitaan bahwa pada tahun 2015 tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer utuk menjadi PNS. Padahal untuk ukuran usia, kami ini sudah melebihi usia maksimal untuk menjadi PNS, karena rata-rata sudah berumur lebih dari 35 tahun,” ujarnya seraya berkata selaku honorer K2, kami merasa telah dizolimi.

Ketua Komisi 1 DPRD Pagaralam Sauri Effendi mengatakan, selaku komisi yang menangani aparatur, pihaknya (Komisi 1) tidak dapat mengambil keputusan. Karena pengangkatan PNS dan sejenisnya bukan ranah DPRD melainkan ranah eksekutif.

“Yang berhak menangani masalah ini adalah ranah eksekutif, karena itu kami akan meminta keterangan kepada eksekutif mengenai masalah ini,” terangnya di hadapan rombongan K2.

Kendati demikian kata Sauri, keluhan honorer K2 akan ditampung DPRD dan akan dijadwalkan pertemuan lanjutan. “Para honorer K2 diminta untuk dapat bersabar mengingat kejelasan tersebut akan kami jadwalkan lanjutan,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, setelah menerima penjelasan tersebut akhirnya mereka pulang dengan tertib.

 

TEKS   : ANTONI STEFEN
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster