Kegiatan Pemerintah Ajang Politik

 260 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Kegiatan pemerintah kabupaten OKI yang dilaksanakan diberbagai tempat kerap kali dijadikan ajang untuk melakukan kampanye oleh para calon anggota legislative (caleg) dari partai tertentu, padahal seharusnya kegiatan pemerintah ini harus jauh dari kepentingan partai politik (parpol) tertentu.

Direktur Bende Seguguk Corupption Wacth (BSCW) OKI, Ahmad Syamsir mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan diberapa tempat, dimana setiap kali kegiatan kunjungan kerja pejabat kabupaten OKI, terlebih lagi jika kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bupati OKI, hampir dapat dipastikan didalam lokasi dan disekitarnya ada atribut partai politik dan gambar para celag, padahal seharusnya hal ini tidak boleh.

“Harus dapat dibedakan mana kegiatan partai atau kegiatan pemerintah, kita akui saat ini menjelang pileg, tetapi tidak lantas boleh dijadikan tempat kampanye partai politik,” ujarnya.

Menurut Syamsir, sebagai contohnya dibeberapa kegiatan pelantikan kepala desa yang dilaksanakan  didesa-desa yang tempatnya jauh, lokasi acara pelantikan ini akan dipenuhi dengan atribut partai dan baliho para caleg, namun demikian menurutnya, bukan berarti anti dengan partai atau caleg namun lebih kepada aturan main yang ada.

“Bupati OKI ya  milik seluruh rakyat OKI bukan golongan tertentu,  jadi harusnya dalam kegiatan pemerintahannya seyogianya jangan ada atribut parpol atau caleg, hal ini memunculkan pendapat parpol dan caleg mendompleng kegiatan pemerintah,” katanya.

Selain itu sambungnya, saat ini hampir seluruh fasilitas umum seperti rumah sekolah dan sarana kesehatan dirubah warnanya  dengan warna partai politik tertentu, padahal seharusnya sekolahan atau sarana kesehatan itu dicat dengan menggunakan warna putih.

“Informasinya ada intervensi agar warna cat sekolah harus diganti, uangnya dari mana jangan-jangan nanti meminta dari wali murid dengan dalih dari komite sekolah, belum lagi beberapa baliho pemerintah yang dipasang photo caleg tertentu,” ungkapnya tanpa menyebut partai yang dimaksud.

Lebih jauh Syamsir mengatakan, hal seperti ini tentu saja akan memunculkan kecemburuan bagi partai politik lainnya, oleh karenanya kedepan tidak boleh terjadi lagi dan peranan Panwaslu harus lebih proaktif.

“ini sudah masuk ranahnya panwaslu, dan kita berharap panwaslu dapat bertindak netral dan mengawal aturan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi bersama,” ujarnya.

Anggota DPRD OKI, Krisnaldi SH tak menampik adanya infromasi bahwa sekolah dan sarana pendidikan yang diarahkan untuk menggunakan warna partai politik tertentu termasuk juga sering kali kegiatan pemerintah yang didompleng menjadi kegiatan politik.

“Hal ini sesungguhnya tidak boleh terjadi meskipun saat ini memang menjelang pemilu legislative, namun tidak dengan menghalalkan segala cara,” katanya.

Sementara itu Ketua Panwaslu OKI, M Fakhruddin  saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait masalah tersebut, nomor HP yang biasa dihubungi tidak memberikan jawaban.

 

TEKS         : DONI AFRIANSYAH

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster